Jambi, AP – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi menyatakan, sebanyak 141 perusahaan kelapa sawit di daerah ini belum memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Masih ada 141 perusahaan yang belum punya sertifkat ISPO. Tahun 2017 mereka diwajibkan untuk mendaftar, kalau tidak, akan ditinjau lagi izinnya dan dikenakan sanksi,” kata Kasi Perencanaan Perkebunan Disbun Provinsi Jambi Panca Pria, Rabu (05/10).
Dia menjelaskan, sesuai dengan Permentan No 11/2015, jika perusahaan tidak mengikuti aturan, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk mencermati kembali izin perusahaan kelapa sawit tersebut.
Dari total sebanyak 189 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Jambi ini kata Panca, baru 38 yang sudah mendaftar dan sedang proses. Sementara 10 perusahaan lainnya sudah memiliki sertifikat ISPO tersebut.
“Semua perusahaan harus menyatakan komitmen, paling tidak kami ingin mereka mendaftar dulu dan mengajukan persyaratannya dulu, sebab sertifikat ISPO ini sangat penting,” katanya.
Karena jika perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat ISPO, akibatnya pasar ekspor CPO ke negara di Eropa tidak mau lagi membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari perusahaan perkebunan.
Menurut dia, saat ini hanya pasar Tiongkok dan India belum mensyaratkan CPO yang dibelinya harus berasal dari perusahaan pemegang sertifikat. Namun ke depan besar kemungkinan kedua negara itu akan memperketat persyaratan impor CPO.
“Ke depan bisa jadi pasar Tiongkok dan India juga akan memperketat pengiriman CPO seperti yang dilakukan Amerika dan negara-negara di Eropa,” katanya menjelaskan.
Semua pihak, pemerintah kabupaten dan Pemprov sudah harus mengurus dan mendorong perusahaan dan petani swadaya agar berkomitmen dalam penerapan sertifikat ISPO ataupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sementara untuk lahan sawit petani swadaya yang tersebar di berbagai daerah di Jambi seluas 120 ribu hektare itu, kata Panca baru 300 hektare atau 217 petani swadaya yang telah memperoleh sertifikat RSPO yang didampingi oleh NGO bidang lingkungan. ant
