TANJAB TIMUR, AP – Salah satu pangkalan gas elpiji di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) terancam dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) karena menjual gas elpiji bersubsidi kepada pengecer.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Tanjab Timur, Muhammad Awaluddin mengatakan telah menerima laporan itu. Selain menjual ke pengecer, pangkalan itu diduga menjual elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Seharusnya untuk wilayah Nipah Panjang, HET hanya Rp19 ribu. Namun, pangkalan itu menjual Rp23 ribu sampai Rp25 ribu,” katanya, Minggu (23/8)
Berdasarkan komitmen Bupati Tanjab Timur, jika ada pangkalan gas yang melanggar ketentuan, harus dilakukan PHU. Dan informasinya, agen PTT yang membawahi pangkalan tersebut telah menyiapkan surat PHU-nya sambil menunggu hasil tim kabupaten yang turun ke Nipah Panjang.
“Agen saat ini bisa kapan saja mengeluarkan surat PHU, jika memang pelanggaran itu benar,” sebutnya.
Dia menegaskan, bagi seluruh pangkalan elipiji bersubsidi yang ada di Kabupaten Tanjab Timurjika melanggar ketentuan pemerintah tidak akan pandang bulu dan semua harus ditindak.
“Bentuk penindakannya tergantung dari pelanggaran yang dilakukan pangakalan. Seperti menjual ke pengecer dan menjual di atas HET, itu pelanggaran yang berat. Maka Pemkab Tanjab Timur akan merekomendasikan untuk PHU,” terangnya.
Awaluddin berharap semua pangkalan yang ada di Kabupaten Tanjab Timur bisa mentaati aturan. “Jadi jangan harap ada pangkalan yang melanggar, terus kami diam. Semua harus ditindak,” tutupnya. (Hifni)
