JAKARTA, AP – Presiden Joko Widodo menegaskan tumpang tindih regulasi nasional harus segera dibenahi. Salah satu solusinya omnibus law.
“Regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita benahi,” kata Presiden Jokowi melalui “video conference” dalam pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).
“Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang memberikan prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan ekeskusi dan inovasi,” ungkap Presiden.
Presiden pun meminta agar regulasi yang rumit dan berbelit-belit itu harus dirombak dan disederhanakan, salah satu caranya adalah dengan menerapkan metode “omnibus law”.
“Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan ‘omnibus law’, satu undang-undang yang mensinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun mempersilakan bila ada yang menemukan ketidaksinkronan aturan bisa langsung melaporkannya. “Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak ibu menemukan regulasi tidak sinkron, tidak sesuai konteks saat ini berikan masukan ke saya,” tambah Presiden.
Penerapan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2018 dengan tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga; keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Stranas PK dikerjakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) selaku penyelenggara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Terdapat 6 program Stranas PK yang sudah dikerjakan yaitu (1) Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan pencapaian 68,07 persen, (2) Penerapan E-Katalog dan Marketplace dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan pencapaian 61,79 persen, (3) Keuangan Desa dengan pencapaian 83,33 persen, (4) Penerapan Manajemen Anti Suap dengan pencapaian 66,75 persen, (5) Pemanfaatan “Online Single Submission” dengan Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha dengan pencapaian 47,15 persen dan (6) Reformasi Birokrasi dengan pencapaian 65,06 persen. Sehingga skor total pencapaian aksi stranas PK secara nasional adalah 58,52 persen.
Ketua KPK Firli dalam sambutannya mengatakan pencapaian bidang pencegahan KPK pada semester 1 2020 adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Rp80,9 triliun dan penyelamatan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp10,4 triliun. (Red)
