JAMBI, AP – Calon Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief diadukan ke Polda Jambi oleh Kepala Divisi Intelijen LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak), Hipni.
Hipni mengadukan itu terkait hasil temuannya, soal aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari yang terletak di Jalan Professor Sri Sudewi, Muara Bulian. Dengan luasan 1.425 M2 menjadi sertifikat hak milik pribadi diduga atas nama Calon Bupati itu.
“Berdasarkan keputusan Bupati Batanghari Nomor 799 tahun 2019 tentang pemberian izin penghunian atau pemakaian kekayaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari. Tidak dibenarkan menambah, mengurangi, dan merubah fisik bangunan. Bertanggung jawab menjaga keutuhan tanah dan bangunan. Wajib membayar retribusi kekayaan daerah sesuai peraturan daerah kabupaten Batanghari Nomor 4 tahun 2012, rekening listrik, telepon air PDAM, dan pajak bumi dan bangunan (PBB),” dia menjelaskan, Minggu (25/10).
Izin penghunian dan pemakaian tanah, awalnya kata Hipni, ditujukan kepada Bupati Batanghari melalui Sekretaris Daerah saat itu, yang ditandatangani langsung oleh Husin HS. Merupakan orang tua Fadhil Arief tertanggal 2 Oktober 2012.
“Yang pada intinya menerangkan Husin HS ingin menggunakan tanah atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari yang terletak di kelurahan dan kecamatan Muara Bulian dengan ukuran Bangunan panjang 17 M2 dan lebar 15 M2. Tanah dengan panjang 57 M2 dan lebar 25 M2. Nah, berdasarkan hasil investigasi kami pada tahun 2019 telah terbit hak milik atas tanah tersebut. Diduga adanya pelanggaran hukum berkategori pidana. Dimana terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap tersebut yang notabene masih milik aset Pemerintah Kabupaten Batanghari. Setelah didapat informasinya, jika SHM itu terbit atas dasar surat hibah dan sporadik dari Lurah Rengas Condong,” kata dia.
Padahal, kata dia, hingga sekarang tanah milik aset Pemerintah Kabupaten Batanghari belum pernah menghibahkan, menjual, melelang aset sebagaimana dimaksud dari dalam keputusan Bupati Batanghari dengan Nomor 799 tahun 2012 tentang pemberian izin penghunian atau pemakaian kekayaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Hipni mengatakan berdasarkan surat pengaduan yang diajukan ke Polda Jambi tertanggal 18 Oktober 2020 menyatakan pihak polda sudah menerima delik aduan. Dia bakal mengawal temuan ini untuk ditindaklanjuti.
“Kami menunggu tindak lanjut dari laporan tersebut sampai 14 hari jam kerja. Jika belum ditindaklanjuti, maka kami akan mengirim surat menanyakannya. Bila peru kami akan mengadakan aksi damai di Polda Jamb,” katanya
Hingga berita ini dibuat belum ada penjelasan atas aduan ini. Aksipost terus mencoba meminta konfirmasi ke Fadhil Arief terkait pelaporan tersebut. (Red)
