JAKARTA, AP – Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) akan berlanjut hingga 2021 mendatang. Program itu terdiri dari bansos reguler dan khusus.
Juliari mengatakan bansos reguler akan diberikan sepanjang 2021, yakni dari Januari sampai Desember. Namun, khusus bansos tunai hanya akan diberikan pada Januari sampai Juni 2021.
“Untuk reguler sepanjang Januari sampai Desember 2021 dengan target yang sama. Tapi bansos tunai hanya Januari-Juni 2021 saja,” ungkap Juliari dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/11).
Juliari mengungkapkan bansos reguler terdiri dari program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. PKH ditargetkan diberikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan program sembako untuk 20 juta KPM.
Sementara, beberapa jenis bansos tunai adalah bansos tunai Jabodetabek dan bansos tunai untuk KPM program sembako non PKH. Kedua program ini ditargetkan untuk 9 juta KPM.
Meski bansos tunai hanya berlaku sampai Juni 2021, Budi menyatakan anggaran pemerintah masih fleksibel. Dengan demikian, ada potensi pemerintah melanjutkan penyaluran bansos tunai hingga akhir 2021.
“Yang bansos tunai saat ini memang masih kami anggarkan dari Januari ke Juni 2021 saja. Nanti tentunya sesuai arahan Bapak Presiden, kami lihat lagi, karena apa yg disampaikan beliau bahwa anggaran pemerintah harus fleksibel,” terang Juliari.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun dalam menangani pandemi covid-19 pada 2020. Dana itu dikucurkan untuk berbagai sektor. Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
Sementara, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi tahun depan sebesar Rp356,5 triliun. Jumlahnya cuma sekitar 51,28 persen dari total dana penanganan pandemi tahun ini yang mencapai Rp695,2 triliun.
Dana itu juga dikucurkan untuk sejumlah sektor. Detailnya, untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,3 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, insentif usaha Rp20,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, UMKM Rp48,8 triliun, dan sektoral K/L dan pemda Rp136,7 triliun.
Sumber: CNN
