JAKARTA, AP – Pengamat politik dari Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 menjatuhkan citra dan wibawa anggota dewan.
“Sebenarnya, kenaikan pendapatan tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang saat ini untuk bertahan hidup saja susah. Uang negara saja sudah tidak cukup memenuhi keinginan-keinginan, kalau sekadar keinginan pasti maunya mereka, tetapi banyak hal sebetulnya lebih prioritas karena keuangan negara terbatas,” kata Pangi, Kamis (3/12).
Menurut dia, DPRD DKI Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi COVID-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan.
Usulan kenaikan pendapatan itu, kata dia, dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut.
“Wacana seperti ini tidak perlu dimunculkan. ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat makin tinggi. Sentimennya bahaya, membuat kemarahan publik serta menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI Jakarta sendiri. Kalau mau dapat empati, buatlah wacana gaji siap dipotong, bukan malah naik gaji,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting ini.
Pimpinan DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyatakan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kemudian kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI Jakarta itu.
“Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong,” kata Taufik di Jakarta, Selasa (1/12).
Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut, karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.
PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut. Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
“Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar,” kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari. (Red)
