KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
“Kami sudah menetapkan tahapan dan jadwal serta program pilkada hingga April 2022. Penetapan tahapan tersebut berlangsung dalam rapat pleno KIP Aceh,” kata Ketua KIP Aceh Samsul Bahri, Rabu (20/1).
Pilkada serentak tersebut digelar antara pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 16 pasangan bupati dan wakil bupati serta empat pasangan wali kota dan wakil wali kota di Aceh.
Samsul Bahri mengatakan tahapan tersebut diawali pemberitahuan masa berakhirnya jabatan kepala daerah kepada DPR Aceh dan DPR kabupaten kota yang melaksanakan pilkada.
Kemudian, tahapan sosialisasi pilkada kepada masyarakat, penyusunan dan pembentukan penyelenggara pemilihan serta pendataan calon pemilih yang dijadwalkan mulai April 2021.
Berikutnya pencalonan diawali penetapan syarat minimum dukungan. Penyerahan syarat minimum pasangan bakal calon dijadwalkan Mei mendatang.
“Pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada 11 hingga 13 November 2021. Sedangkan penerapan pasangan calon pada 2 Desember 2021 dan dilanjutkan dengan pengundian serta pengumuman nomor urut pasangan calon,” kata Samsul Bahri.
Samsul Bahri mengatakan masa kampanye dijadwalkan mulai 5 Desember 2021 hingga 13 Februari 2022. Kampanye diawali penyampaian visi dan misi pasangan calon dalam sidang paripurna DPRA dan DPRK.
Sedangkan pemungutan dam penghitungan suara di TPS dijadwalkan 17 Februari 2022. Selanjutnya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi dijadwalkan hingga 28 Februari 2022.
“Untuk pengumuman pasangan calon terpilih pada 6 Maret 2022. Penetapan calon terpilih tiga hari setelah pengumuman pasangan calon terpilih jika tidak ada sengketa,” kata Samsul Bahri.
Kendati KIP Aceh sudah menetapkannya, kata Samsul Bahri, tahapan pilkada belum bisa dilaksanakan karena belum ada penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang merupakan sumber pembiayaan pesta demokrasi tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada segera menandatangani NPHD dengan KIP agar pilkada bisa terlaksana sesuai jadwal,” kata Samsul Bahri.
Pilkada Aceh berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pasal 65 menyebutkan bahwa pasangan kepala daerah di Aceh dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. (Red)
