JAKARTA – Pengecatan Pesawat Kepresidenan yang diubah warnanya dari biru langit putih menjadi merah putih disorot sejumlah kader Partai Demokrat.
Namun Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta publik tak terhasut permainan politik ‘post colour syndrome’.
“Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan ‘post colour syndrome’, yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang,” kata Arteria kepada Suara.com, Rabu (4/8/2021).
Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Ia mengatakan, justru yang harus dipermasalahkan ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
“Yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnanya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja,” tuturnya.
“Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih?,” sambungnya.
Arteria kemudian memberikan sejumlah catatannya. Pertama, menurutnya, rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019 silam.
Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.
“Kalau terkait anggaran, kita ininkan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya,” tuturnya.
Kemudian kedua, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar Pemerintah. Menurutnya, kontraktor ini memperkerjakan warga negara Indonesia.
“Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut yang terakhir, Arteria mengatakan, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. (WE)
