JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan Presiden Jokowi sudah saatnya mendengarkan saran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin langsung penanganan pandemi.
Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan yang diberikan tugas khusus sebagai komandan dinilai seringkali menunjukkan sikap pesimistis atas penanganan Covid-19.
Belum lagi, beban tugas Luhut terlampau banyak yang ditanganinya sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Teranyar, Luhut didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional oleh Kepala Negara.
“Saran Megawati perlu dipertimbangkan (oleh Jokowi),” kata Ujang dikutip dari RMOL, Rabu (11/8).
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini berpandangan, Jokowi agaknya sulit untuk mengubah keputusannya tersebut.
“Kelihatannya keputusannya tak akan berubah. Buktinya Luhut yang masih pimpin penanganan PPKM hingga saat ini?” demikian Ujang Komarudin.
Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan acapkali menunjukkan pesimisme pengendalian Covid-19 di Indonesia. Mulai dari mengklaim bahwa Covid-19 terkendali namun fakta dan data justru berbanding terbalik.
Teranyar, dia meminta masyarakat untuk membiasakan diri memakai masker. Kata Luhut, kemungkinan besar masyarakat akan memakai masker hingga bertahun-tahun.
“Kami imbau supaya seluruh masyarakat membudayakan memakai masker ini, karena kita mungkin hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker. Ini adalah salah satu alat disamping vaksin untuk mencegah varian Delta,” kata Luhut, Senin (9/8).
Selain itu, Luhut juga mendapatkan tugas yang begitu banyak. Hal itu dinilai sejumlah analis dan pengamat politik, menghambat kerja-kerja Luhut sehingga tidak fokus dalam menjalankan amanah.
Presiden Jokowi sebelumnya meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dan, Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19).
Menurutnya, kepala negara sedianya harus memegang kendali komando.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).
“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan,” imbuhnya.
