JAMBI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi bersama anggota DPR RI Komisi IX.
Komisi IX merupakan komisi yang membidangi Kesehatan. Sosialisasi tentang Penguatan Pendataan Keluarga atau PK dan Kelompok Sasaran Program Bangga Kencana.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lurah Kenali Besar, Kota Jambi, Rabu (13/10) itu, dihadiri anggota DPR RI Komisi IX dapil Jambi, Sutan Adil Hendra.
Kepala Perwakilan BKKBN Jambi, Munawar Ibrahim menjelaskan, sosialisasi bersama mitra kerja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang PK 21.
Dia menyebutkan, sosialisasi ini sesuatu yang penting bagi pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana atau Banggakencana dan program pembangunan lainnya di Indonesia.
Selain data keluarga, lanjutnya, menghasilkan data individu By name By address yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa sampai dengan tingkat RT/RW bahkan keluarga sebagai unit analisister kecil.
Ia menjelaskan, basis data ini menghasilkan profil pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan pendataan keluarga.
“PK 21 diharapkan menghasilkan data yang berkualitas melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga,” ujarnya.
Dibalik itu, PK 21 juga menghasikan Indeks Pembanguan Keluarga (I Bangga) yaitu mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, di suatu wilayah yang terdiri dari 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan selain itu juga menyediakan data dan informasi keluarga beresiko stunting.
“Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dukungan semua pihak untuk mensukseskan PK 21 agar kegiatan kita bisa berjalan dengan aturan yang ada dan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan pelaksanaan operasional,” katanya.
