RIAU – Musyawarah Daerah (Musda) Ke-V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau diwarnai pembakaran atribut partai, di depan Kantor DPD Demokrat, Jalan Arifin Achamad Pekanbaru, Riau, pada kemarin Selasa (30/11).
Satu per satu kader melepaskan baju kebesaran Partai Demokrat lalu membakarnya ke dalam api yang sudah disiapkan.
Tidak hanya baju, para kader juga membakar kartu tanda anggota (KTA) sebagai bukti telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat Riau.
Pembakaran atribut partai merupakan akumulasi kekecewaan sejumlah kader atas pelaksanaan Musda Partai Demokrat yang dinilai menyalahi aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat Riau Asri Auzar menyatakan Musda ke-V Partai Demokrat yang dilaksanakan di salah satu ruang pertemuan hotel, di Pekanbaru, Riau, Selasa (30/11) tidak sah.
“Musda hari ini adalah Musda ecek-ecek (main-main). Musda pengambilalihan paksa yang dilakukan dewan pimpinan pusat terhadap dewan pimpinan daerah Provinsi Riau,” kata Asri Auzar, Rabu (1/12).
Asri mengaku tidak mempersoalkan pergantian ketua DPD Demokrat Riau yang saat ini dijabatnya. Namun, kata dia, pergantian harus sesuai dengan AD/ART partai.
“Pergantian ketua itu lazim di setiap organisasi, tapi laksanakanlah sesuai anggaran dasar rumah tangga. Kalau tidak sesuai tentunya ini tidak sah,” ujarnya.
Asri mengaku kecewa dengan Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang justru mendukung Musda DPD Demokrat Riau yang melanggar AD/ART Partai Demokrat.
“Kalau Ketum melanggar AD/ART, Ketum bertanggung jawab dengan partai ini, Ketum juga bisa dilengserkan nantinya,” kata Asri.
Asri mengaku Musda DPD Partai Demokrat Riau saat ini merupakan upaya pengambilalihan jabatan ketua secara paksa. Pasalnya, ia masih memiliki masa jabatan hingga tahun 2022.
“Musda ini tentunya ada tahapan-tahapan. Saya dulu dilantik menjadi Ketua DPRD bulan Agustus 2017 selesai tugas saya tahun 2020. Pada hari ini dilakukan Musda, Musda apa namanya?,” jelasnya.
Asri Auzar mengklaim telah terzalimi atas perlakuan DPP Partai Demokrat terhadapnya.
“Saya berpesan kepada kader Partai Demokrat seluruh Indonesia. Hati-hati terhadap partai kita pada hari ini, kita sama-sama berjuang kemarin siang malam bersama pak ketua umum,” katanya.
Asri Auzar ikhlas menerima ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan setimpal kepada orang menzaliminya.
Sementara, Kader Demokrat Kamaruzaman mengatakan, aksi pembakaran atribut merupakan spontanitas atas kekecewaan tindakan DPP Partai Demokrat memerintahkan Musda yang terkesan dipaksakan.
“Sampai hari ini tidak jelas ukurannya apa melaksanakan Musda ini. Masa bakti 5 tahun itu belum selesai, itu sekarang dipaksakan melaksanakan Musda ini ada apa?,” katanya.
Meski mendapat penolakan, namun Musda Ke-V Partai Demokrat berjalan lancar di salah satu ruang pertemuan di salah satu hotel di Jalan Sukarno-Hatta, Pekanbaru.
Musda yang diikuti 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memilih Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Riau.
Musda DPD Partai Demokrat dihadiri Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Herman mengaku Musda yang dilaksanakan sudah sesuai ketentuan.
Namun menurutnya, penolakan yang terjadi merupakan bagian dari dinamika politik.
“Menurut saya ini adalah realitas politik, dinamika itu ada tapi Insya Allah sebagai kader militan, kader murni demokrat Insya Allah turut serta memenangkan Partai Demokrat tahun 2024,” katanya.
Menurut Herman, Musda dilaksanakan atas permintaan 12 DPC Partai Demokrat se- Riau. Ia pun mengaku sudah bertemu dengan Asri Auzar untuk meminta izin melaksanakan Musda.
“Saya sudah ketemu dengan Bang Asri mohon izin melaksanakan Musda, dan berkenan untuk hadir, cara-cara humanis kekeluargaan sudah saya lakukan meskipun pada akhirnya beliau tidak berkesempatan ke sini.
Kita bisa lihat bagaimana kader semangat dan kompak. Mudah-mudahan ini menjadi spirit Partai Demokrat untuk bisa menang di Riau,” jelasnya.
