JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk mereview kembali keberadaan PT PLN Batu Bara, anak usaha PT PLN (Persero).
Bila perlu, perusahaan ini nantinya akan digabungkan dengan perusahaan lain atau bahkan ditutup jika dinilai justru memperpanjang proses birokrasi di PLN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengurangan jumlah anak dan cucu usaha BUMN juga merupakan bagian dari transformasi BUMN. Di samping itu, saat ini PLN mengalami krisis batu bara kendati perusaaan ini bertugas untuk menjamin ketersediaan batu bara untuk induknya.
“PLN kan jadi fokus yang kami transformasi, salah satunya adalah bagaimana kita juga akan me-review keberadaan PT PLN Batu Bara yang merupakan anak perusahaannya. Jangan sampai ini jadi kepanjangan lagi bikrokrasi yang tidak penting,” kata Erick, Sabtu (8/1).
Selain itu, dia berencana untuk membentuk subholding pembangkit di PLN yang isinya adalah pembangkit listirk milik PLN, baik yang masih berbasis karbon hingga energi terbarukan.
Sehingga seluruh perusahaan yang berhubungan dengan pembangkit akan berada di bawah holding ini dan tak lagi menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggungjawab masing-masing perusahaan. Sedangkan induk usaha nantinya hanya bertugas sebagai penyedia transmisi listrik.
“Anak perusahaan PLN atau cucunya apalagi saya udah keluarkan surat moratorium bentuk anak dan cucu perusahaan. Ini yang salah satu kita tinjau apa anak ini dimerger, ditutup, atau apapun. Belum mengambi keputusan, karena kita tidak mungkin istilahnya mengalbil keputusan mendadak,” imbuhnya.
“Ini lagi dipelajari, dan bukan tidak mungkin berapa banyak lagi anak perusahaan PLN yang harus dikurangi,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, 10 juta pelanggan listrik PLN hampir mengalami pemadaman, dikarenakan 20 pembangkit listrik PLN itu tidak mendapatkan pasokan batu bara.
Saat ini akibat kelangkaan batu bara ke pembangkit listrik milik PLN, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh kegiatan ekspor pertambangan batu bara baik IUP, IUPK dan PKP2B.
