SUMUT – Blusukan Presiden Joko Widodo di sejumlah titik di Sumatera Utara menjadi sorotan publik. Pasalnya, rangkaian kegiatan blusukan itu menimbulkan kerumunan di saat Indonesia sedang memasuki gelombang ketiga pandemi Covid-19.
Kedatangan Jokowi menarik kerumunan warga sejak hari Rabu (2/2). Masyarakat mulai berdesakan saat Jokowi berkunjung ke Pasar Prosa, Kabupaten Toba.
Kerumunan warga juga begitu tampak saat Jokowi berkunjung ke Kabupaten Dairi pada Kamis (3/2). Pesawat nirawak yang diterbangkan Sekretariat Presiden menangkap gambar warga berdesak-desakan di pinggir jalan menanti Jokowi melintas.
Paspampres dan TNI-Polri dikerahkan membentuk pagar betis untuk menghalau warga. Akan tetapi, tetap saja beberapa warga berhasil menjebol pagar itu dan mendekat ke RI 1.
Pihak Istana tidak mau campur tangan dalam peristiwa itu. Sekretariat Presiden menegaskan setiap kunjungan presiden dilakukan dengan protokol ketat. Soal kerumunan warga, mereka menyerahkannya ke pemerintah daerah.
Blusukan Jokowi di tengah lonjakan kasus Covid-19 mengundang kritik dari pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Kunto Adi Wibowo.
Kunto berpendapat Jokowi sedang tidak perlu blusukan untuk menaikkan tingkat kepuasan publik. Pasalnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sedang dalam tahap aman di berbagai survei, yaitu 60-70 persen.
Direktur Eksekutif lembaga survei Kedaikopi itu justru melihat blusukan Jokowi tidak etis secara politik. Dia beralasan jumlah kasus Covid-19 sedang mengalami peningkatan seperti saat ini.
“Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi jadi enggak prudent, enggak bijaksana, dalam terkait kasus covid meningkat,” kata Kunto, Minggu (6/2).
Kunto membaca dua pesan Jokowi saat bersikukuh blusukan kala lonjakan kasus Covid-19. Pertama, Jokowi ingin berinvestasi dalam urusan kepuasan publik.
Dia menilai Jokowi akan menghadapi krisis kepuasan publik beberapa bulan ke depan karena puncak kasus Covid-19, pembatasan sosial, dan perekonomian yang belum membaik.
Menurutnya, langkah Jokowi ini untuk mengamankan kepuasan publik di sejumlah daerah.
“Mungkin ada pesan lain ya enggak usah takut lah sama Omicron supaya roda ekonomi enggak terganggu. Itu mungkin pesan lain dari blusukan Pak Jokowi yang mengundang banyak orang,” ucapnya.
Terpisah, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyarankan Sekretariat Presiden dan pemerintah melakukan asesmen risiko sebelum Jokowi menggelar blusukan.
Dicky memahami akan sulit membatasi kegiatan kepala negara dan pejabat tinggi negara lainnya. Oleh karena itu, perlu ada hitung-hitungan agar untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 pada kunjungan kerja kepresidenan.
“Pemerintah daerah setempat harus memastikan minimnya risiko pada kerumunan-kerumunan ini. Pastikan orang yang dilewati (blusukan) dalam cakupan vaksinasi, setidaknya 60 persen ke atas,” ucap Dicky.
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, menyoroti kerumunan yang terjadi dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (2/2).
Menurutnya, insiden kerumunan itu memperlihatkan bahwa teladan Jokowi dan jajaran pemerintahan lainnya semakin drop dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Dia juga menilai, kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi telah ikut menyebabkan angka penularan Covid-19 mengalami peningkatan saat ini.
“Teladan Jokowi dan pembantunya tentang prokes berkegiatan yang benar dan aman bagi masyarakat makin drop,” kata Irwan.
“Kunjungan kerja Jokowi dan pembantunya ikut mendorong peningkatan Covid-19 sejak awal sampai varian Omicron, termasuk kerumunan terbaru di Sumut,” sambungnya.
Sementara itu Sekretariat Presiden (Setpres) mengatakan kerumunan warga pada kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo menjadi urusan pemerintah daerah (pemda).
“[Soal] masyarakat ya [urusan] pemda,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono lewat pesan singkat.
Ia berkata Jokowi akan tetap melakukan kunjungan kerja meski kasus Covid-19 sedang meningkat. Menurutnya, kunjungan kerja presiden dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
Dia menyebut seluruh tim kepresidenan menjalani tes PCR sebelum kunjungan kerja ke daerah. Tim tersebut juga melakukan tes antigen setibanya di daerah tujuan kunker.
“Kunker Bapak Presiden tetap berjalan. Namun, dengan protokol kesehatan tinggi,” ucap Heru. (CNN)
