Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal gaji pekerja Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum dibayar selama berbulan-bulan.
“Kalau di meja saya, detik itu juga saya tanda tangan, tapi memang kita ini kan membuat perpres, menghitung tunjangan memerlukan konsolidasi antarkementerian,” ungkap Jokowi di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).
“Tapi yang paling penting haknya tidak hilang dan dipercepat, kemarin baru kita bicarakan,” tegas Jokowi.
Tunggakan gaji ini mulanya disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono. Ia curhat bahwa para pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di Otorita IKN belum mendapat gaji selama berbulan-bulan.
Bambang mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan presiden (perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senin (3/4) lalu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan dan tinggal diproses. Ia berkata penerapan aturan itu tinggal menunggu waktu.
“Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.
Hingga kini, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.
Dalam beleid tersebut, Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan. (CNN)
