Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahas penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Selasa (6/6/2023).
Rapat koordinasi ini turut mengundang Kementrian Perhubunngan, Kementrian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan kedatangan KPK untuk mencari tahu permasalahan dan kendala-kendala dalam tahap pembangunan, dari semua sisi dan semua pihak yang terkait dengan pelabuhan itu.
“Apa yang menghambat, sumbatannya apa saja, kenapa pengerjaannya lambat selesainya,” kata Al Haria usai rapat koordinasi penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Al Haris menyebut hasil rapat koordinasi ini adalah kesepakatan bersama Kementrian PUPR dan Kementrian Perbubungan.
“Ada poin-poin penting yang sudah disepakati. Intinya kami akan segera menyurati Kementrian PUPR dan Kementrian Perhubungan terkait dengan hasil rapat hari ini untuk tindak lanjuti,” ujarnya.
“Pemerintah daerah tak ingin duit negara yang sudah banyak dialokasikan ke proyek itu malah hasilnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan oleh pihak-pihak untuk melayani transportasi baik darat dan laut,”
“Kalau dari kita Pemprov Jambi sudah mengalokasikan total semua Rp80 an miliar. Soal lahan sudah (Clear) semua,” ujarnya lagi.
