Jambi – Politisi Senior, Usman Ermulan, mendorong kepala daerah menjaga kelestarian hutan yang masih tersisa di Indonesia.
Di antaranya, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki luas sebesar
1.389.510 hektare. Taman nasional ini berada di 14 kabupaten dan 2 kota yang termasuk dalam 4 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Kemudian, Taman Nasional Berbak di kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kabupaten Muaro Jambi. Taman nasional Berbak memiliki luas 141.261,94 hektare.
“Harus ada juga upaya dan peran masyarakat dari gangguan dan serobotan terhadap kelestarian hutan lindung kita, seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Berbak,” ujar Usman, Jumat, 27 Juni 2025.
Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku perusakan hutan sebagai memberikan efek jera. Menurut Usman, hutan lindung berperan dalam mendukung kehidupan manusia secara keseluruhan, dengan menyediakan sumber air yang berkelanjutan, udara bersih, dan berbagai manfaat lainnya.
Usman menegaskan, kepala daerah dilarang memberikan izin jika ada pengusaha yang minta pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS).
“Gubernur perlu memperingatkan kepala daerah untuk tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun untuk mendirikan PKS dalam wilayahnya. Sebab dengan akan berdirinya PKS jelas mengacam kelestarian kawasan hutan lindung sebagai paru-paru dunia yang berdampak dalam perubahan iklim,” ujar mantan anggota DPR RI tiga periode yang matang di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan nasional itu.
Usman bilang jika PKS diizinkan untuk berdiri, maka kepala daerah sama saja sudah mengizinkan masyarakat merambah dan merusak hutan.
“Jadi, kepala daerahnya harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum internasional tentang perusakan paru-paru dunia. Jangan karena iming-iming dari pengusaha sekian miliar atau sejumlah saham sehingga memberikan rekomendasi berdirinya PKS di daerahnya yang berdekatan dengan hutan lindung,” tegas Usman, mantan Stafsus Menteri Bappenas ini.
Perlu dipahami bahwa kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya menghimbau para tokoh dan aktivis yang menyatakan cinta kepada kelestarian hutan untuk ikut mengawasi kinerja kepala daerah di kawasan hutan lindung Kerinci Seblat dan hutan lindung Berbak. Pemerintah pusat dan daeraha jangan seolah-olah tak berdaya,” ucap Usman Ermulan. (Den)
