Jambi – Nama anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Jambi, Zulfikar Ahmad belakangan menjadi perbincangan. Hal itu setelah kabar mengenai kondisi kesehatan beliau yang menurun karena sakit, sehingga membuat dirinya hanya terbaring lemah dan tidak dapat melakukan tugas sebagai perwakilan rakyat Jambi dengan maksimal.
Disisi lain, lembaga DPR RI baru-baru ini tengah menuai sorotan, yang berujung pada 17+8 tuntutan rakyat. Ini membuat anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat, dituntut harus bekerja lebih keras lagi mewakili kepentingan rakyat, dan dapat lebih serius dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan.
Hal ini pastinya menjadi pertimbangan tersendiri bagi setiap partai politik, untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di DPR RI. Tidak terkecuali Partai Demokrat, yang tentu menginginkan hasil kinerja maksimal dari para kadernya, hingga berdampak pada simpati masyarakat dan meningkatnya elektoral Partai di pemilu berikutnya.
Pengamat politik Universitas Jambi (UNJA), Nasuhaidi menilai bahwa dengan disebabkan faktor usia Zulfikar Ahmad serta kondisi kesehatan yang menurun, membuat dirinya tidak dapat menjalani tugas dan fungsi sebagai perwakilan rakyat Jambi dengan maksimal lagi sebagaimana mestinya.
“Kalau fakta sekarang ini dia sakit, tentu untuk menjalankan itu (tugas dan fungsi, red) sudah terbatas gerak dia. Jadi mungkin sifatnya hanya simbol saja jadi anggota DPR RI dari Dapil Jambi,” ujar pria yang akrab disapa pak Nas tersebut.
Ia juga berpendapat, sebagai perwakilan rakyat Jambi di pusat, sudah seharusnya semua anggota DPR RI, tidak terkecuali Zulfikar Ahmad merespon dengan cepat permasalahan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
“Mestinya kan sebagai wakil di pusat, apapun persoalan di Jambi terutama anggota DPR RI, aspirasi itu harus diperjuangkan ditingkat pusat,” kata Nas.
Lebih lanjut, kata Nasuhaidi bukan hanya periode ini, tetapi periode sebelumnya yakni 2019-2024, kinerja Zulfikar Ahmad sebagai perwakilan rakyat Jambi di pusat juga dirasa tidak terlalu maksimal bagi masyarakat Provinsi Jambi.
“Termasuk pak Zulfikar kan, mohon maaf bukan hanya periode ini, sebelum ini juga belum maksimal kalau kita bicara kinerja beliau begitu ya,” ucapnya.
Namun demikian, kata Nas keputusan itu semua tergantung pada kebijakan Partai. Karena menurutnya, masyarakat hanya bisa menyampaikan aspirasi, mengenai hasil tindak lanjutnya merupakan hak prerogatif Partai.
“Tapi yang bisa menindaklanjuti itu hanya partai dia sendiri, karena proses PAW itu berawal dari Partai. Jadi ketika partai mengatakan dia tidak dapat lagi untuk melaksanakan tugasnya, makanya dia di PAW,” ujar Nas.
“Jadi lebih kepada Partainya, bagaimana Partai segera mengambil keputusan atau kebijakan internal lah. Supaya orang yang kita dudukkan betul-betul mewakili jangan jadi simbol saja,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jamal Darmawan mengatakan bahwa sewaktu periode awal Zulfikar menjadi anggota DPR RI, dirinya cukup aktif melakukan koordinasi maupun sinergitas program antara DPR RI dengan DPRD Kabupaten atau Demokrat Tanjabbar.
“Sebenarnya kalo awal-awal dulu sempat koordinasi (program), tapi akhir-akhir ini mungkin karena kesehatan juga, kan dak bisa lagi,” ujarnya.
“Mungkin ada juga beliau memberikan perhatian (program/serap aspirasi,red), cuma tidak melalui kami saja di Tanjab Barat,” timpalnya.
Jamal pun beranggapan, selain kondisi kesehatan, mungkin saja karena basis suara utama Zulfikar bukan di Kabupaten Tanjab Barat, menjadi penyebab dirinya tidak banyak berinteraksi atau melakukan kegiatan selaku DPR RI di Tanjabbar.
“Kalo di Tanjab Barat memang mungkin boleh dikatakan kurang (sinergi program). Tapi kalau daerah yang lain yang menjadi lumbung suara beliau, kita tidak tahu juga, saya rasa mungkin ada. Ya harapan kita semua Kabupaten/Kota bisa dirangkul lah, karena kan DPR RI,” harap Jamal.
Senada dengan Jamal Darmawan, Junaidi Nazaruddin menyampaikan, sejak dirinya memegang jabatan sebagai Ketua DPC Demokrat Batang Hari, belum ada koordinasi atau sinergitas program dari Zulfikar Ahmad sebagai anggota DPR RI Dapil Jambi dari Partai Demokrat dengan DPC Demokrat di Batang Hari.
“Kita ini kan baik DPR RI maupun Provinsi dak ado program yang masuk. Semenjak sayo nerimo SK, sejak Juli 2022, baik itu Provinsi maupun RI itu dak ado masuk ke Batang Hari programnyo (melalui DPC),” ungkapnya.
Sama dengan Jamal, dirinya berpendapat mungkin saja Zulfikar Ahmad melakukan tugas sebagai anggota DPR RI, menyerap aspirasi ataupun menyalurkan program kepada masyarakat, tetapi hanya saja tidak melalui DPC Demokrat Batang Hari.
“Dulu sayo pernah menghubungi ajudannyo (Zulfikar) bagi tahu kalau turun sayo bilang, tapi dak pernah kan. Mungkin dio turun, tapi dak pernah koordinasi dengan DPC itulah intinyo,” singkatnya.
Menanggapi hal tersebut, Nasuhaidi berpendapat seorang anggota DPR RI Dapil Jambi sudah semestinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yakni menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi pada umumnya.
“Ya ketika dia di Jakarta (DPR RI) dia dia mewakili masyarakat Jambi. Tetap dianggap sebagai corongnya Jambi, tidak bisa fokus hanya pada satu Kabupaten. Jadi sudah sampai ke level pusat yang dipikir aspirasi yang dibawa itu aspirasi masyarakat Jambi,” tegasnya.
Dengan permasalahan yang dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat saat ini, maka setiap partai politik sudah seharusnya menempatkan kader-kader terbaiknya, untuk duduk menjadi penyambung lidah rakyat di senayan. Agar aspirasi yang disampaikan dan permasalahan ditengah masyarakat, bisa segera terselesaikan dengan baik, melalui perwakilan rakyat yang menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal. (AH)
