JAMBI – Pengamat hukum Firmansyah menilai omongan anggota DPR RI fraksi PDIP daerah pemilihan Jambi, Edi Purwanto, terkait ketidakmungkinan penggunaan dana APBN untuk perbaikan jalan lintas selama masih dilalui angkutan batu bara, sebagai omongan yang menyesatkan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Menurut Firmansyah, pandangan tersebut justru memperlemah upaya perlindungan terhadap hak masyarakat Jambi sebagai pengguna jalan lintas nasional yang selama ini mengalami dampak kerusakan akibat aktivitas angkutan batu bara.
Ia menegaskan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jambi dan legislatif seharusnya mendorong lahirnya regulasi yang tegas agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Seharusnya ada regulasi yang jelas sehingga kerusakan jalan akibat angkutan batu bara tidak dibebankan kepada masyarakat,” ujar Firmansyah dalam keterangannya, Kamis, 8 Januari 2026.
Firmansyah juga menyoroti inkonsistensi sikap Edi Purwanto. Ia mengingatkan bahwa saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto kerap menyatakan keterbatasan kewenangan karena status jalan lintas berada di bawah pemerintah pusat. Namun, setelah menjadi anggota DPR RI, alasan tersebut dinilai tidak lagi relevan.
“Ketika sudah duduk di DPR RI, justru ruang perjuangannya lebih besar. Hambatan yang dulu dijadikan alasan seharusnya kini bisa diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Jambi,” katanya.
Ia menilai persoalan angkutan batu bara menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap akar masalah, terutama terkait lemahnya regulasi dan pengawasan.
Firmansyah mengaku telah berulang kali menyarankan penguatan aturan melalui penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur tata kelola angkutan batu bara, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi, Firmansyah menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya keseriusan pemerintah daerah, DPRD, maupun anggota DPR RI dari dapil Jambi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kerusakan jalan akibat angkutan batu bara adalah persoalan nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Namun hingga kini, saya melihat belum ada langkah konkret dan serius dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.
(Zir)
