Jambi- Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, melanjutkan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2026 dengan menggelar pertemuan langsung bersama masyarakat di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini merupakan titik ketiga dalam rangkaian reses yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dari akar rumput.
Reses yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Nagasari Zulkarnain, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari sejumlah RT. Kehadiran Waka I DPRD Provinsi Jambi disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di desanya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Suparjan, salah satu perwakilan warga, menyuarakan kebutuhan penting terkait layanan kesehatan darurat. Ia mengusulkan agar Desa Nagasari mendapatkan satu unit Ambulance yang dapat melayani enam RT di wilayah tersebut.
“Ambulans sangat dibutuhkan masyarakat kami, terutama untuk kondisi darurat. Selama ini jika ada warga sakit atau harus dirujuk, kami sering kesulitan akses transportasi yang cepat dan layak,” ungkap Suparjan di hadapan Ivan Wirata.
Menanggapi hal tersebut, Ivan Wirata menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme serta kewenangan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, menjadi perhatian serius DPRD.
Ivan Wirata juga menjelaskan bahwa pembangunan di Provinsi Jambi harus dilakukan secara adil dan merata, mengingat luasnya wilayah serta banyaknya desa dan kelurahan yang harus diperhatikan.
“Di Provinsi Jambi ini ada sekitar 150 desa dan kelurahan yang harus kita perhatikan bersama. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak masyarakat,” tegas Ivan Wirata.
Ia menambahkan, fungsi reses bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana strategis untuk menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke pembahasan di DPRD dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar dapat ditindaklanjuti. **
