Jambi, AP – KPK menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengembangkan kasus suap pengesahan RAPBD Jambi Cornelis Buston Cs ke Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Nanti dilihat dari pengembangan penyidikan, jika ditemukan aset-aset yang di duga berasal dari korupsi maka KPK akan membandingkan dari profil yang bersangkutan selaku penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
Manakala dalam proses itu, Cornelis Buston, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi memiliki sejumlah kegiatan lain dan memiliki aset jauh lebih besar.
“Itu patut diduga bahwa aset diperoleh dari tindak pidana korupsi dan menjadi pertimbangan KPK untuk ke TPPU,” kata dia.
KPK menghadirkan Cornelis Buston, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi dalam konfrensi pers digelar di Gedung KPK di Jakarta, yang juga secara virtual melalui channel Youtube, Selasa sore 23 Juni 2020.
KPK memanggil enam tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2017-2018. Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ).
Selanjutnya, tiga anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 masing-masing Cekman (CK), Parlagutan Nasution (PN), dan Tadjudin Hasan (TS).
Hanya saja, ketiganya ini belum dilakukan penahanan dengan alasan masih dalam proses pengembangan. Selain itu, ada peluang penetapan tersangka baru seperti yang terjadi di DPRD Sumut dan Malang.
“Tidak menutup kemungkinan kalau semuanya ikut menerima suap pengesahan, akan ada tersangka baru. Keadilan harus berlaku untuk semuanya,” kata Alexander Marwata. (Red)
