PENAMBAHAN anggaran Rp38 miliar untuk Stadion Swarnabhumi dan Islamic Center Jambi menimbulkan pertanyaan besar tentang arah pembangunan daerah. Di tengah kondisi keuangan daerah yang melemah, publik justru dipaksa menyaksikan pemerintah lebih sibuk mengutamakan proyek mercusuar daripada kebutuhan dasar rakyat.
Fraksi PKS DPRD Jambi secara tegas menolak penambahan ini. Argumennya sederhana: proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan hingga 2026. Logika hukum dan teknisnya jelas segala kekurangan atau kerusakan seharusnya ditanggung kontraktor, bukan dibebankan lagi kepada APBD.
Jika di tengah masa pemeliharaan saja sudah diminta tambahan anggaran, maka hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan sejak awal, atau bahkan adanya kesalahan fatal yang sengaja ditutupi.
Dalih Pemprov Jambi bahwa penambahan anggaran ini sah secara regulasi dan dikemas sebagai “tahun tunggal” untuk melengkapi fasilitas, sama sekali tidak menjawab substansi persoalan. Fasilitas apa yang belum lengkap? Mengapa baru disadari setelah proyek dinyatakan selesai? Jawaban normatif ini hanya semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada ruang markup dalam proyek ini.
Yang lebih mengecewakan, isu besar ini tidak menghadirkan suara rakyat. Padahal masyarakat Jambi sudah lama berteriak soal jalan rusak, layanan kesehatan yang minim, dan kualitas pendidikan yang tertinggal. Alih-alih menjawab kebutuhan riil, pemerintah justru sibuk membangun monumen kebanggaan yang manfaatnya hanya seremonial. Apakah ini yang disebut pembangunan berkeadilan?
Sejarah sudah berkali-kali membuktikan, proyek mercusuar kerap berakhir mangkrak, memboroskan uang rakyat, bahkan menjadi lahan korupsi. Pernyataan pejabat yang siap “bertanggung jawab jika ada masalah hukum” hanya menegaskan bahwa potensi penyimpangan sudah mereka sadari sejak awal.
Karena itu, publik berhak menuntut transparansi penuh. Tunjukkan dokumen kontrak proyek beserta detail masa pemeliharaannya. Paparkan secara terbuka rincian kebutuhan tambahan Rp38 miliar itu. Bandingkan dengan belanja publik lain yang lebih urgen. Tanpa itu, penambahan anggaran ini tidak lebih dari proyek mercusuar yang dipaksakan, sementara rakyat tetap terabaikan.(**)
