Kualatungkal, AP – Resah atas musibah meluapnya anak sungai Pengabuhan akibat kanal milik PT WKS yang merendam 104 hektar kebun warga di Desa Muntialo, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan puluhan perwakilan warga Desa Muntialo Kecamatan Betara, mendatangi Kantor DPRD.
Mereka minta pertanggung jawaban WKS terkait matinya ratusan hektar tanaman kopi akibat banjir yang bersumber dari kanal WKS jebol beberapa waktu lalu.
Koordinator lapangan, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah PPD, HMI Tanjabbar, Ahmad Fauzi dalam orasinya meminta DPRD memfasilitasi jalan keluar atas kerugian yang dialami petani.
“Kami mendesak DPRD mencari solusi. Kasihan petani mengalami kerugikan,” serunya dihadapan anggota DPRD, Senin (13/02).
Beberapa poin yang disampaikan dalam orasinya meminta DPRD mengusir dan mencabut izin P.T WKS kerna dianggap telah merugikan masyarakat sekitar akibat kanal milik PT WKS. Bahkan mereka juga mendesak PT. WKS menganti rugi tanaman kopi yang telah mati akibat pembangunan dan limpahan air dari kanal PT. WKS.
“Kami minta PT. WKS mengganti semua kerusakan di kebun warga akibat luapan air dari kanal PT WKS,” tegasnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua HMI Tanjabbar, Hamka. Dia meminta DPRD proaktif menangani masalah ini. Dari hasil survei di lapangan, kematian 104 hektar kebun warga kata dia, dampak luapan dari kanal PT. WKS.
“Ini hasil survei kami di lapangan, jadi kami harap DPRD segera tuntaskan masalah ini,” pintanya.
Menurutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang kaya dengan sumber alam, namun akibat ulah segelintir orang diatas kepentingan pribadi, mengakibatkan penderitaan masyarakat kecil khususnya kaum petani.
“Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan di pergunakan sebesar-besarunya untuk kemakmuran rakyat. Tapi hal tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat,” paparnya dalam orasi.
Dorongan agar PT. WKS bertanggung jawab juga dikemukakan Ketua KNPI Tanjab Barat, Suprayogi Saiful. Katanya, imbas kanal WKS merupakan kejahatan yang harus di selesaikan. Bahkan jika terbukti adanya kelalaian ataupun kepentingan golongan, maka Pemkab dan DPRD harus tegas menyikapi masalah ini.
“Jika ini terbukti kejahatan lingkungan, kami minta eksekutif dan legislatif panggil PT. WKS untuk memppertangung jawabkan kelalaian ini,” tegasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Faiza Riza siap membantu masyarakat. “Kita akan tanggapi serius masalah ini, kita sudah bikin pansus, kita juga sudah disposisikan komisi II untuk tinjau ke lokasi, jika warga ingin ganti rugi, imformasikan ke kami, berapa dan apa yang diinginkan warga, biar kami leluasa menyampaikan keinginan warga ke perusahaan,” bebernya. her
