Kualatungkal, AP – Dugaan pungutan liar atas fee pengelolaan sawit masyarakat diluar Prosedur Pemerintahan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), yang diduga dilakukan pihak Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, mendapat respon keras dari Bupati Tanjabbar, H Safrial, MS, Selasa (14/03).
Safrial mengatakan, jika memang terbukti oknum Kelurahan dan Camat melakukan pengutan diluar prosedur, maka dirinya akan menyerahkan kasus ini kepada pihak Kejaksaan Tanjabbar.
“Sampai saat ini belum masuk pengaduan secara tertulis kepada saya, dan saya minta masyarakat setempat untuk membuat surat pengaduan tertulis itu,” tegasnya.
Dan kalau ada pihak Kelurahan atau Kecamatan yang membuat SK diluar aturan dengan ketentuan yang tidak jelas, akan ditindak sesuai aturan.
“Ini akan kita proses kalau memang benar adanya, kita akan minta Kejaksaan untuk menuntaskannya, tapi kita kaji terlebih dahulu, mungkin ada RAT yang menyumbang untuk pihak Kelurahan atau Kecamatan, makanya kita minta masyarakat yang mengadukan secara tertulis untuk bias diproses,” tegas Safrial.
Diketahui, pungutan liar berkedok pengelolaan fee di Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik mencuat. Dugaan Pungli ini mencuat setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) lurah, pengangkatan tim pengelolaan fee yang dipungut dari penjualan sawit milik petani yang ada di kelurahan tersebut.
Dalam SK nomor 2 tersebut, dicatut sejumlah undang-undang agar SK tersebut tampak resmi. Padahal jelas dalam aturan undang-undang tidak ada yang mengatur tentang pengelolaan fee.
Informasi yang didapatkan, fee yang dipungut oleh pihak kelurahan yakni sebesar 10 rupiah dari setiap kilogram penjualan sawit milik petani yang ada di Kelurahan Rantau Badak.
Sementara, pungutan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun. SK terbaru ini untuk memperpanjang pungutan di tahun 2017.
Dalam SK yang ditandatangani oleh lurah ini, adapun tim pengelola fee ini diketuai oleh Darimi A.Ma, Hidayatullah sebagai sekretaris dan Zaini S.Ag sebagai bendahara. Zaini diketahui mantan lurah rantau badak yang sebelumnya menjabat enam tahun. Sementara lurah saat ini dijabat oleh Junaidi yang dilantik tanggal 3 januari lalu.
Dalam SK ini, pihak kelurahan juga mencatut nama Bupati Tanjung Jabung Barat dalam tembusan surat melalui Kabag Pemdes.
Kabag pemdes, Agus Mamoen dikonfirmasi terkait surat ini, mengatakan tidak pernah menerima surat tersebut seperti yang tertera dalam tembusan. “Camat juga sudah ada bertanya kepada saya, tidak ada saya menerima surat itu,”ujarnya.
Sementara Camat Muara Papalik, Ridwan dikonfirmasi mengatakan awalnya dirinya tidak mengetahui adanya SK pengelolaan fee ini. Karna disitu tidak dilampirkan diketahui oleh Camat. “Saya pun baru tahu setelah adanya laporan dari masyarakat,”ujarnya. “Ini dikarnakan lurah sangat sulit berkordinasi dengan pihak kecamatan,”ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Junaidi Lurah Rantau Badak coba dikonfirmasi via handphone selalu tidak ada jawaban. Sementara via pesan singkat juga tidak ada balasan. Her
