Kualatungkal, AP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), pada Jum’at lalu mengadakan konsultasi publik. Dalam forum itu, ada Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkap bahwa ada dugaan pungli di kawasan WFC.
Untuk itu, diminta ada transparansi soal pengelolaan aset, dan anggaran CSR. Khusus pengelolaan aset daerah, yakni WFC.
“Ada pungli di sekitar WFC. Harusnya, pungutan yang ada di WFC masuk ke kas daerah,” kata perwakilan LSM, Jumat pekan lalu.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Tanjabbar Ir. H. Firdaus Khatab meminta ada instansi khusus yang menangani pengelolaan WFC.
Kata Firdaus, sebelumnya memang pernah dilakukan rapat koordinasi terkait pengelolaan WFC. Hanya saja, secara teknis, Firdaus tidak mengetahui tindak lanjut pengelolaan WFC tersebut.
Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Gatot Suwarso mengatakan, saat dirinya menjabat Asisten I, pernah dilakukan rapat terkait pengelolaan WFC.
Kata dia, masing-masing instansi diberikan beban kerja sesuai tupoksinya. Sepertihalnya kebersihan ditangani Kantor PPKTB (saat ini bergabung di Dinas Lingkungan Hidup). Bidang hiburan dihandle Dispora, sedangkan bagian keamanan adalah wewenang Satpol PP.
“Sudah bagian-bagiannya, memang disesuaikan dengan tupoksi instansi yang menangani. Itu sudah dirapatkan semasa saya menjabat sebagai Asisten I,” ujar Gatot, belum lama ini. It
