Muarasabak, AP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Senin (17/07) kemarin, menggelar rapat sidang paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda Inisiatif yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tanjabtim.
Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjabtim M Aris, S. Kom didampingi Wakil Ketua I Markaban, wakil ketua II Abdul Gafur serta dihadiri dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diwakili oleh Sekda H Sudirman.
Dalam penyampaianya sekda mengatakan Perda inisiatif yang digagas oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu merupakan Perda yang membanggakan sebagaimana amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan salah satu tugas fungsi legislasinya yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD, berkenaan dengan hal tersebut pada prinsipnya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif menyambut baik rancangan yang telah disampaikan dan setuju agar Rancangan peraturan daerah ini dapat dibahas bersama,” jelasnya.
Rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai berikut pertama agar isi muatan dari Rancangan peraturan daerah ini dapat diuraikan secara detil dan menyeluruh.
“Dengan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kedua sesuai pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini harus terlebih dahulu dibuat peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Bupati paling tidak ada 7 peraturan bupati yang harus juga di keluarkan,” terang sekda.
Rancangan peraturan daerah ini dapat menjunjung tinggi asas efisiensi efektivitas transparansi dan bertanggung jawab sehingga Peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD ini dapat menunjang kinerja dan kelancaran tugas Pimpinan dan anggota DPRD. “kepada tim anggaran pemerintah daerah saya perintahkan agar dapat membahas Rancangan peraturan daerah ini bersama panitia khusus DPRD,” ujar sudirman. (fni/adv)
