Kualatungkal, AP – Sejumlah proyek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak. Tidak hanya dari kalangan masyarakat, internal DPRD sendiri juga banyak yang menyesalkan karena proyek yang dibangun tersebut bukan kebutuhan mendesak bagi dewan.
Sejumlah proyek yang dipersoalkan atara lain rehab rumah dinas ketua DPRD, proyek pembangunan kantin, rehab ruang pimpinan dewan, penimbunan dan cor beton di lingkungan gedung DPRD. Dikalkulasikan, nilai proyek yang dianggarkan di APBD Perubahan 2017 itu, totalnya miliaran rupiah.
“Proyek-proyek yang dibangun itu bukan kebutuhan mendesak. Rumah dinas ketua DPRD maupun ruang pimpinan masih dikategorikan layak untuk ditempati. Lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat,” ungkap salah seorang anggota DPRD, yang minta namanya tidak ditulis, Selasa (07/11).
Dia merasa prihatin ditengah kondisi masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur, faktanya proyek ambisius di DPRD justru bermunculan. Realitas itu, dia mempertanyakan badan anggaran di DPRD begitu gampang meloloskan proyek yang disinyalir untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu.
“Sayang saya bukan di banggar. Makanya saya heran, mengapa kawan-kawan di banggar diam saja. Mestinya diperdebatkan karena masih banyak kebutuhan mendesak untuk masyarakat,” ujarnya.
Tidak hanya dari internal DPRD, tokoh pemuda Tanjabbar, Suprayogi juga menyayangkan proyek kurang bermanfaat dianggarkan. Sebagai masyarakat, dia mempertanyakan dan menduga ada kepentingan probadi dalam proyek tersebut.
“Dari yang kita lihat ada pembangunan lahan parkir, ruangan wakil ketua. Kalau memang ada anggota Dewan yang tidak setuju, panggil Sekwan.. Kenapa ini diusulkan dan dianggarkan jika tidak punya azas manfaatnya,” tegasnya. (bjg)
