Kualatungkal, AP – Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Dapil Kecamatan Betara-Kuala Betara Ambok Angka, SH, Dedi Hadi, SH dan Abdullah, SE mengingatkan sekligus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar untuk menyelesaikan peningkatan jalan lintas Serdang Jaya-Sungai Dualap.
Desakan itu pada saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Kuala Betara di Kantor Bappeda Tanjabbar. Menurut Ambok, mayarakat mendesak karena ruas jalan itu sudah sekian lama tak diperbaiki, dan masyarakat ingin segera menikmati jalan yang melintas di desanya tersebut, bahkan masyarakat tidak ingin kondisi jalan tersebut terbengkalai hingga habias masa kepemimpinan Bupati terpilih saat ini.
“Dengan alokasi dana yang besar selama ini, alangkah ruginya jika pekerjaan tidak selesai. Kami ingin Pemkab terus meningkatkan kualitasnya agar tidak lagi mengecewakan masyarakat,” tegasnya kemarin.
Menurut ketiga anggota dewan Dapil 2 Kecamatan Kuala Betara dan Betara semua Infrastruktur berupa jalan dan Jembatan selesai sebelum masa jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial berakhir karena merupakan prioritas Visi dan Misi pada RPJP Bupati terpilih.
“Karena jalan ini merupakan jalan lintas bagi masyarakat ingin pergi ke Kuala Tungkal atau Jambi. Ini aspirasi masyarakat sejak dulu,” imbuhnya.
Dia mengatakan, Seranau dan Hanaut belum terhubung jalur darat, padahal lokasinya hanya terpisahkan Sungai Mentaya dari pusat Kota Sampit.
Jika jalan itu tuntas maka isolasi darat kedua Kecamatan Kuala Betara-Betara terbuka. Keterisolasian ini membuat pembangunan di dua kecamatan ini sedikit lamban. Keterisolasian juga membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas, khususnya untuk mengangkut hasil pertanian.
Menurutnya keberadaan jalan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran Roda perekonomian hasil Produksi Perkebunan dan pertanian khususnya Kecamatan Kuala Betara.
“Pembangunan jalan ini termasuk jembatan diruasnya sangat penting untuk percepatan pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat kita di dua kecamatan tersebut,” kata Abok.
Terkait usulan Musrenbang Dedi Hadi, SH Fraksi Partai Golkar meminta, supaya usulan prioritas yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian serius untuk diprogramkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya, khususnya untuk 2019 ini karena sudah tahun ke 3 RPJMD periode 2016-2021.(her)
