Kualatungkal, AP – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) nampak masih keteteran menyelesaikan hasil temuan BPK senilai Rp 16.334.528.321.
Bahkan hingga kini BPKAD belum mampu mencari dan mengaudit aset yang yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rajiun Sitohang Kepala BPKAD Tanjab Barat mengungkapkan, dari Rp 59.682.700.898,- hasil audit BPK terkait Aset itu, pihaknya masih melakukan penelusuran dengan melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan hingga kini yang belum ditelusuri sebesar Rp 16 miliar lebih Langkah yang dilakukan, kita terus melakukan koordinasi dengan teman-teman OPD,” kilahnya.
Untuk sekarang ini, kata dia, di Setda memang sedikit terlambat dalam menindaklanjuti hal itu, namun tidak begitu signifikan.
“Setda memang agak lambat baru 40,84 persen dari total Rp 20.644.862.650,00 kalau dihitung baru ditindaklanjuti kurang lebih sekitar Rp 8 miliar rupiah. Tapi kita berharap bisa segera selesasi dan tim kita berkoordinasi dengan mereka,” terangnya.
Untuk aset itu sendiri berupa peralatan dan mesin, mobiler dan untuk kendaraan hampir cocok semua. Kalau untuk yang lain seperti di Dinas Kesehatan sebesar 82 persen sudah selesai, Dinas Pendidikan 92,53 persen Dinas PU 100 persen Dishub 81 Persen, Sekretariat DPRD 98,11 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan 94,92 persen, Dinas Perikanan 80,59 persen, Disparpora 50,56 persen Dinas Damkar 99,39 persen.
“Dinas KUKM Perindag 100 persen Dinas PMD 100 persen Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ini juga masih rendah karena nilainya juga rendah 13,79 persen dari angka Rp 188 juta rupiah,” bebernya.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup 85,33 Persen, kemudian di pengelola saya sendiri 88,34 persen dari Rp 154 juta tinggal Rp 18 juta rupiah lagi yang belum ketemu barangnya. Dan barang ini merupakan limpahan dari yang dibubarkan 2 (dua) tahun lalu.
“Jadi mereka, ada barangnya tercatat di kita tapi tidak tahu barangnya. Ini sedang kita kejar. Tapi kita bersyukur Rp 127 juta sudah dikembalikan,” sebutnya.
Selanjutnya untuk Bappeda 77,48 persen, BPBD 97,16 persen Kecamatan Pengabuan 95,76 persen, Kecamatan Kuala Betara 100 persen, Kecamatan Tungkal Ulu 100 persen, Kecamatan Betara 100 persen, Kecamatan Muara Papalik 66,17 persen, Kecamatan Batang Asam 100 persen, Disdukcapil 100 persen, Kecamatan Senyerang 100 persen, Kecamatan Tungkal Ilir 100 persen, DPM-PTSP 100 persen, Kecamatan Tebing Tinggi 100 persen, Inspektorat 100 persen, Kecamatan Bram Itam 100 persen, dan Diskiminfo 100 persen. “Total yang sudah ditindaklanjuti hingga kini 71,47 persen,” tandasnya. (her)
