Diduga adanya Pembiaran Dinas Perkim
Kualatungkal, AP – Batching Plan pekerjaan proyek pembangunan jalan rigit beton yang ada dalam Kota Kualatungkal menggunakan atau alat seadanya dan salahi aturan.bahkan kuat dugaan pihak terkait Baik Konsuktan hingga Pengawas Dinas Perkim tutup mata dan sengaja lakukan pembiaran.
Pengunaan Batching Plan seadanya juga fi sinyalir pihak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga menghalalkan berbagai cara demi mempercepat dan mempermudah jalannya proyek.
Dari data yang dihimpun, ada sekitar delapan titik pekerjaan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Tanjab Barat yang seharusnya menggunakan alat khusus batching plant yang diduga dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memiliki peralatan lengkap.
Dari hasil penelusuran dilapangan, alat Batching Plant yang seharusnya digunakan untuk memasak semen cor tidak digunakan melainkan pengadukan secara manual dengan menggunakan kawah papan biasa yang ditampung oleh mobil molen, seperti yang terletak di jalan beringin Parit Lapis Kecamatan Tungkal Ilir 6.
Seperti diungkapkan pemuda Tanjab Barat, Wawan yang sangat tidak mendukung kegiatan proyek jalan rigit beton yang dikerjakan secara manual karena sangat merugikan masyarakat karena diragukan kualitas fisik pekerjaan tidak bertahan lama.
“Kita curiganya selama ini semua pekerjaan proyek beton di Kualatungkal menggunakan alat sedanya seperti sekarang ini, yang ada di jalan beringin arah Parit lapis Tungkal ilir,” ungkapnya.
Ia juga menilai kualitas pekerjaan nantinya juga tidak sesuai yang diharapakan, dwngan bukti lantai dasar jalan sebagian ada yang sudah hancur karena tidak bagusnya kualitas coran.
“Perusahaan yang tidak memiliki peralatan lengkap kok bisa dimenangkan dalam lelang, apa tugas Pokja ULP, Pengawas, dan instansi terkait, inikan sudah jelas ada mainnya saat proses tender,” lanjutnya.
Dia juga meminta kepada instansi terkait untuk menjelaskan apakah alat yang ada saat ini sudahbmemenuhi standar yang telah diajukan atau tidak.
“Jika benar, saya rasa mereka adalah pejabat yang punya kredibilat yang tangguh, jangan ciptakan pekerjaan bodoh-bodohan untuk masyarakat Tanjabbar,” jelasnya.
Dia menambahakan jangan sampai Kepala Daerah yang sudah bersusah payah memperjuangkan pembangunan untuk rakyat terkena imbas dari kurangnya pengawasan dari pejabat instansi terkait. (Her)
