Tanjab Barat, AP – Anggota Komisi II DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Suprayogi Syaiful meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) setempat tak memangkas dana hibah nelayan untuk penanganan corona.
Ia berujar, kantong-kantong kemiskinan masih terjadi di lingkungan nelayan. Bantuan pemerintah, menurutnya, sangat berharga bagi nelayan di tengah pandemi saat ini. “Meski hanya Rp1,5 miliar, namun sangat dinanti para nelayan. Bantuan hibah ini biasanya berupa alat tangkap ikan, jaring dan sebagainya. Bantuan ini diberikan melalui kelompok-kelompok nelayan,” kata dia, Minggu (26/4).
Bahkan, kata Politisi Partai Golkar ini, seharusnya alokasi anggaran ini ditambah. Ia merujuk ke kabupaten Tembilahan, yang jumlah nelayannya tak sebanyak dibandingkan Tanjabbar akan tetapi anggaran buat nelayan mencapai Rp15 miliar.
“Karena kantong-kantong kemiskinan banyak di masyarakat pesisir nelayan, oleh sebab itu pemerintah wajib perbesar cost anggaran untuk masyarakat nelayan, untuk mengentaskan angka kemiskinan,” kata dia lagi.
Ketua HNSI ini juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar untuk dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan, salah satunya meminalisir angka kemiskinan. “Ya bagaimana caranya, kesejahteraan nelayan harus diangkat,” ucap dia.
Sebelumnya, Pemkab terpaksa menggeser sejumlah anggaran untuk dua kepentingan yakni penanganan Covid-19 dan mengatasi defisit anggaran tahun 2020. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjab Barat, Agus Sanusi kepada awak media belum lama ini, Pemkab memprediksi akan mengalami defisit dengan anggaran cukup besar Rp137,8 miliar.
Pihaknya sudah membuat simulasi mengenai defisit anggaran tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan segera melaporkan kepada Bupati Safrial. Prediksi defisit ini dilihat dari beberapa kali perubahan di APBD 2020. Pihaknya telah mengadakan rapat dengan OPD terkait dengan prediksi defisit anggaran yang nilainya cukup besar tersebut, seluruh OPD diminta untuk merasionalisasikan anggaran.
“Silahkan rasionalisasi secara internal dan dilaporkan kepada pak Bupati melalui Tim TAPD. Kita sisir mana yang bisa kita tunda dulu. Jadi di samping defisit, PR kita itu ada dua, satu mengatasi defisit dari dana pusat, satu lagi dari penangganan covid,” ujar dia. Menurutnya, defisit ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan anggaran penangganan Covid 19 di daerah itu.
Persoalan nelayan ini sering kali disuarakan Mantan Bupati daerah itu, Usman Ermulan. Usman mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo terkait penundaan pembayaran cicilan untuk mengurangi dampak ekonomi penyebaran virus corona (Covid-19).
Penundaan tersebut diberlakukan untuk sektor informal. Dari pekerja yang menjadi tukang ojek, supir taksi, hingga nelayan yang memiliki kredit untuk alat kerjanya. Kata Usman juga eks Anggota DPR RI di Komisi Keuangan dan Perbankan ini, pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Namun dibalik itu, Usman mengungkapkan kekecewaannya atas nasib nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur seperti yang kurang diperhatikan pemerintah. Pernyataan ini diungkapkan Usman belum lama ini.
“Para nelayan memerlukan alat tangkap mencari ikan. Mau nangkap udang, sudah tidak laku di jual. Mau beralih ke ikan terkendala dengan jaring,” ujar Usman.
Menurut Usman, sejak wabah corona para nelayan yang biasa menangkap udang ketak atau udang belalang kesusahan untuk mengekspornya ke luar negeri seperti Cina, Taiwan dan lainnya. Usman mengharapkan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar betul-betul memperhatikan keadaan ini, dengan menyiapkan bantuan jaring sebagai sumber penghidupan nelayan.
Dengan beralihnya ke ikan setidaknya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan jalan di tempat. Karena ikan juga merupakan kebutuhan sehari-hari yang diminati banyak orang. “Dari mana nelayan mau membeli jaring. Mungkin buat makan saja susah,” kata Ketua HKTI Provinsi Jambi ini. (Red/Heri)
