JAMBI, AP – Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Jambi akan menggelar rapat untuk membahas Upah Minimum Kota (UMK) Jambi bersama dewan pengupahan Kota Jambi.
“Selasa (3/11) besok kita akan menggelar rapat bersama dewan pengupahan Kota Jambi terkait UMK tahun 2021,” kata Plt Kadis Ketenagakerjaan dan UMKM Kota Jambi, A Yani, Senin (2/11).
Dijelaskan, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19, rencananya Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM Kota Jambi melakukan rapat membahas UMK Kota Jambi.
Dalam surat edaran tersebut, bahwa pemerintah memutuskan upah minimum pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan atau masih sama dengan tahun 2020. Sementara, UMK Kota Jambi untuk tahun 2021 masih akan dibahas bersama dewan pengupahan. Apakah akan terjadi kenaikan atau mengikuti surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut.
Ketua Dewan Pengupahan Kota Jambi, Erwansyah mengatakan, kebijakan UMK Kota Jambi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pekerja harian, seperti perbengkelan, pelabuhan dan beberapa sektor lainnya. Namun diterapkan terhadap karyawan pekerja kontrak, buruh dan lainnya.
“Dasar penetapan kenaikan UMK tersebut, dilihat dari tiga unsur, yakni inflasi, pendapatan dan pekerjaan,” kata Erwansyah.
Jika UMK Kota Jambi tersebut telah ditetapkan namun masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan UMK Kota Jambi, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan. Sementara itu, UMK Kota Jambi pada tahun 2020 ini sebesar Rp2,84 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah Rp2,6 juta. (Red)
