• Redaksipost
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, September 23, 2023
Aksipost.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
Aksipost.com
No Result
View All Result
Pro Kontra Pengamat Tentang Pilkada 9 Desember

Pemilu pada 2019. Foto: Net

Dewan Usulkan ASN, TNI dan Polri Mundur 2 Tahun Sebelum Pemilu

17 November 2020
in DEMOKRASI, HEADLINE

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya ingin Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mengatur persyaratan harus mundur bagi peserta pemilihan umum dari lingkup aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam jangka waktu dua tahun enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu.

Ia mengatakan persyaratan itu dibutuhkan agar tidak ada lagi daerah yang kehilangan perangkat daerah-nya setiap menjelang waktu pendaftaran pemilu.

Berita Lainnya

Edi Purwanto Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Pj Bupati Merangin

Mursyid Sonsang dan Ramai-ramai Alumni Lemhannas Doakan Kesembuhan Doni Monardo

Wahai Para Pj Bupati di Jambi, Anda Diingatkan Politisi Indonesia Tegak Lurus, Jika Tidak…

“Mundurkan dua setengah tahun saja, karena masa pergantian (jabatan) mereka (ASN) setiap dua tahunan kan? Jadi bagi TNI, ASN, dan Polri, kalau mau maju pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, mundur dua setengah tahun (sebelum pemilihan). Kita tidak ingin rakyat kita yatim-piatu,” kata Willy di Kompleks Parlemen RI, Selasa (17/11).

Selain itu, Willy menilai persyaratan harus mundur tersebut dapat menghindarkan ASN, TNI, dan Polri dari kegiatan politik praktis.

Willy mengatakan di masa Orde Baru, terjadi apa yang namanya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di masa kini, ia khawatir demokrasi Indonesia rusak dengan munculnya dwifungsi Polri.

“Kami tidak ingin demokrasi kita berbau Polri, begitu. Kita harus terbuka saja, banyak Kapolres, banyak Kapolda yang mau maju, injak kaki injak kepala. Iya itu, kita harus terbuka saja,” tutur Willy.

Willy pun bercerita tentang daerah yang Bupati dan Wakil Bupati-nya pecah kongsi gara-gara ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi yang mencalonkan diri melawan Gubernur, bahkan ada Kepala Dinas yang menantang Wali Kota.

“Kalau semua perangkat daerah ingin berkuasa, lalu siapa yang melayani rakyat? Layanan publik terbengkalai,” ujar Willy.

Sehingga, anggota Komisi I DPR RI itu berpandangan bahwa kegiatan politik praktis ASN, TNI, dan Polri ini harus diatur dalam RUU Pemilu yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI.

“Kalau tadi spirit kakak Doli (Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI) dan bang Saan (Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI) tadi ingin memajukan demokrasi, ya penyalahgunaan kekuasaan itu kan oleh aparatur negara. Maka aparatur negaranya, kemudian risiko moralnya yang benar-benar ingin kami cegah. Jadi ASN, TNI, Polri, kalau mau maju, dua setengah tahun harus mundur,” kata Willy.

​Menanggapi usulan tersebut, Doli mengatakan di dalam draf RUU tentang Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah ada aturan harus mundur permanen bagi peserta pemilu yang menjabat sebagai ASN, TNI, dan Polri.

“Yang sudah ada sekarang, ASN, TNI, Polri itu kalau mau maju Pilkada harus mundur permanen,” kata Doli.

Willy kemudian memperjelas lagi bahwa yang dia maksud adalah aturan tentang waktu mundur. “Oh, waktu mundur. Ok,” ucap Doli.

​​​​​​​Lebih lanjut, Doli mengatakan draf revisi UU Pemilu berisi 741 pasal dan 6 buku. RUU tersebut akan mengubah rezim kepemiluan menjadi satu rezim dan satu undang-undang. Undang-undang mengenai Pilkada dan Pemilu sebelumnya akan dicabut jika RUU ini diterapkan. (Red)

ShareTweetSend
Previous Post

Sumatera Berpotensi Hadapi Gempa

Next Post

Wahai Kepala Daerah, Abaikan Prokes Siap-siap Kena Copot

Related Posts

Edi Purwanto Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Pj Bupati Merangin

Edi Purwanto Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Pj Bupati Merangin

22 September 2023
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo. Foto: Istimewa

Mursyid Sonsang dan Ramai-ramai Alumni Lemhannas Doakan Kesembuhan Doni Monardo

22 September 2023
Usman Ermulan Siap ‘Tempur’ Mencerahkan Jambi

Wahai Para Pj Bupati di Jambi, Anda Diingatkan Politisi Indonesia Tegak Lurus, Jika Tidak…

21 September 2023
Sejumlah Fraksi Beri Pandangan Umum Terhadap Ranperda Perubahan APBD

Sejumlah Fraksi Beri Pandangan Umum Terhadap Ranperda Perubahan APBD

19 September 2023
Simak Baik-baik Kata KPK soal Proyek Dahului Anggaran Dinas PUPR Jambi

Simak Baik-baik Kata KPK soal Proyek Dahului Anggaran Dinas PUPR Jambi

14 September 2023
Kopi Jambi Tembus Mancanegara

Buka-Bukaan Alasan Dahului Anggaran, Jambi Tuan Rumah STQ Nasional Tak Merasa Down!

12 September 2023
  • Redaksipost
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber

© 2023 PT AKSI INDAH PRATIWI [AKSIPOST.COM]

No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN

© 2023 PT AKSI INDAH PRATIWI [AKSIPOST.COM]

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In