JAMBI, AP – Mantan Pelaksanan tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan pidana penjara selama empat tahun denda Rp200 juta, subsidair dua bulan kurungan.
Tuntutan dibacakan oleh JPU KPK dalam sidang terdakwa Arfan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (26/11).
Dalam persidangan itu, menurut jaksa penuntut KPK, terdakwa Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah secara bersama-sama beberapa kali menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kabid Binamarga 2014-2017 dan sebagai Plt Kadis PUPR 29 Agustus hingga November 2017.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta, subsidair dua bulan, kata jaksa KPK dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di hadapan majelis hakim diketuai Yandri Roni SH itu.
Selain pidana penjara, Arfan juga dituntut dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar, dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan penjara.
Saat ini penyidik KPK masih terus mengembangkan kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dengan telah menetapkan sejumlah tersangka baik yang sudah diproses di persidangan maupun yang dalam tahap penyidikan oleh KPK. (Red)
