JAMBI, AP – Pemerintah pada tahun 2021 tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri dan bukan pekerja (BP) kelas III.
“Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Rizki Lestari, Rabu (6/1).
Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35 ribu dari yang seharusnya Rp42 ribu, sementara sisanya sebesar Rp7.000 diberikan bantuan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS.
Dijelaskan Rizki Lestari, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program JKN-KIS serta upaya memperkuat dana jaminan sosial (DJS) kesehatan tersebut perlu dukungan semua pihak. Hal tersebut penting, terlebih Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
“Dengan DJS kesehatan yang cukup, pembayaran klaim sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan jatuh tempo,” kata Rizki Lestari.
Dengan dana jaminan sosial tersebut diharapkan tidak lagi menghambat fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan. Serta dapat mendorong dalam pengoptimalan kualitas dan perbaikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS.
Pemerintah saat ini tengah fokus dalam memperkuat anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat. Bantuan iuran bagi peserta JKN-KIS di tahun 2021 ini merupakan salah satu program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. (Red)
