JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan Dewan Pengawas KPK belum melakukan apapun terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.
“Tadi kami mendapatkan jawaban dari ketua dewas bahwa dewas belum mengambil tindakan apapun, belum mengambil kebijakan, penilaian, atau keputusan apapun terkait SK yang dikeluarkan Firli Bahuri. Belum sama sekali,” kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/5).
Novel mengatakan pihaknya akan mendesak Dewas KPK untuk mengambil tindakan terkait keputusan Ketua KPK Firli Bahuri itu. Menurutnya, Dewas tak boleh berpihak dalam menyelesaikan nasib 75 pegawai KPK tersebut.
“Kalau Dewas berlaku berpihak maka itu akan merusak nilai-nilai kepercayaan terhadap Dewas dan itu akan merugikan kita semua yang berkepentingan dengan upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Novel dan 74 pegawai KPK yang dinonaktifkan telah melaporkan anggota Dewas Indriyanto Seno Adji terkait dugaan pelanggaran kode etik. Mereka menilai Indriyanto telah menyalahi aturan karena berpihak pada pimpinan KPK Firli Bahuri.
Menurut Novel, Indriyanto belum mempelajari dengan detail permasalahan dan belum mendengarkan laporan-laporan dari 75 pegawai KPK.
Namun, kata Novel, Indriyanto telah memberikan pernyataan yang mengarahkan tindakan dan keputusan Firli itu benar.
“Ketika hal itu terjadi, tentu itu sudah tampak sekali sikap yang melanggar nilai-nilai profesionalisme. Bagaimana bisa diharapkan berbuat adil, kalau belum-belum sudah berpihak. Padahal fungsinya adalah pengawas bukan pembela,” ujarnya.
75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Menyusul hasil tersebut Firli mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.
Sebelumnya, anggota Dewas KPK Harjono mengatakan pihaknya tak bisa ikut campur dalam proses alih status pegawai KPK menjadi abdi negara. Pihaknya juga tak bisa meninjau ulang hasil tes puluhan pegawai KPK tersebut.
“Dewas enggak punya kewenangan soal itu,” kata Harjono dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (11/5) malam.
Anggota Dewas KPK lainnya, Syamsuddin Haris berharap pegawai KPK yang dinilai tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan tak diberhentikan. Saat ini 75 pegawai KPK yang tak lulus tengah dibebastugaskan.
“Saya pribadi berharap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan tidak diberhentikan,” kata Syamsuddin beberapa waktu lalu.
