JAMBI – Penyidik Kejari Jambi memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Budidaya, terkait dugaan korupsi di BPPRD Kota Jambi.
Budidaya datang ke Kejari Jambi sekitar pukul 10.00 WIB. Budidaya diperiksa untuk tersangka Subhi, mantan Kepala BPPRD Kota Jambi.
Budidaya diperiksa selama kurang lebih 2 jam 30 menit di ruangan pemeriksan. Tampak 2 orang penyidik memeriksa Budidaya yang mengenakan baju batik.
Keluar dari ruang pemeriksaan Budidaya langsung pergi menuju ruang Kajari Jambi menghindari wartawan yang mencoba mengonfirmasi terkait pemeriksaan ini.
“Dak usah divideo, saya nggak senang. Saya mau ngadap Kajari dulu,” kata Budidaya sambil berlalu menuju ruangan Kajari.
Terkait pemeriksaan ini, serta pertanyaan-pertanyaannya, Budidaya menyerahkan semua ke penyidik. “Kalau itu ke penyidik lah,” kata Budidaya singkat.
Meski demikian, Budidaya, membenarkan, kalau pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di BPPRD Kota Jambi dengan tersangka Subhi. “Iya benar (terkait Subhi), lebih lanjut ke penyidiklah,” kata Budidaya saat kembali ke ruangan pemeriksaan untuk menandatangani BAP.
Sementara itu, Ketua Tim Penyidik perkara ini, Gempa Awaljon, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Sekda, Budidaya.
“Penyidik melakukan pemeriksaan saksi yang merupakan atasan tersangka (Subhi) yang merupakan Sekretaris Daerah Kota Jambi,” kata Gempa, di Kejari Jambi, Kamis (12/8).
Dikatakan Gempa, alasan pemeriksaan Sekda kali ini berdasarkan keterangan Subhi saat pemeriksaan tersangka.
“Materi pemeriksaan sesuai dengan perkembangan, pertanyaan dan jawaban yang disampaikan tersangka (Subhi) pada pemeriksaan,” kata Gempa.
Beberapa hari yang lalu sempat beredar pesan berantai berupa kuitansi atas nama Budidaya untuk pengembalian uang yang pernah dia terima dari BPPRD Kota Jambi selama 2018 senilai Rp 60 juta.
Terkait itu, Gempa enggan berkomentar.
“Kalau masuk materi perkara, dalam persidangan kita ungkapkan.”
Untuk diketahui, dalam perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak BPPRD Kota Jambi, Subhi masih menjadi satu-satunya tersangka.
Namun, masih ada kemungkinan adanya aktor lain di balik pemotongan insentif ini.
Dalam perkara ini, Subhi disangkakan memotong insentif pemotongan pajak selama 3 tahun berturut-turut.
Uang yang diperoleh diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar. Dia disangkakan dengan pasal 12 UU nomor 31 tentang tindak pidana korupsi. (JK)
