Jambi – Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Dr. dr Herlambang, SpOG-KFM mengajukan surat permohonan status sebagai Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (Plt) di Rumah Sakit plat merah itu ke Gubernur Jambi Al Haris.
Hal ini diketahui berdasarkan surat balasan dari Gubernur Jambi nomor S-353/BKD-3.31/1/2023 atas surat Rektor Universitas Jambi nomor 2222/UN21/KP.08.01/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang permohonan status dr Herlambang sebagai PIt atau PIh.
Pada surat tertanggal 25 Januari 2023 itu, disampaikan Gubernur Jambi Al Haris, bahwa Plt dan PIh merupakan badan dan pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan pejabat pemerintahan di atasnya.
Mempedomani Surat Edaran Kepala BKN nomor 1/SE/1/2021 tentang kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian, disebutkan bahwa Plt dan PIh merupakan badan dan pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan pejabat pemerintahan di atasnya,” kata Al Haris pada surat ke Rektor Universitas Jambi itu.
Masih pada surat tersebut, dijelaskan dr Herlambang merupakan PNS pada Universitas Jambi dibawah Kemendikbudristek yang atasan langsungnya adalah Rektor Universitas Jambi, sedangkan Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang atasan langsungnya adalah Gubernur Jambi.
“Berdasarkan penjelasan di atas maka permohonan tersebut tidak dapat kami penuhi,” ujarnya.
Selanjutnya mempedomani surat Mendikbudristek momor 69121/A3/KP.08.06/2022 tanggal 12 November 2022 hal status kepegawaian dr. Herlambang, diminta kepada Herlambang memperoses pemberhentian dari jabatan dosen atau menarik kembali kepegawaiannya ke Universitas Jambi.
“Diminta kepada saudara untuk memproses pemberhentian dari jabatan dosen dan mutasi antar instansi dari Universitas Jambi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, atau menarik kembali pegawai yang bersangkutan ke Universitas Jambi apabila tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan sebagai dosen,” tegas Al Haris dalam surat yang ditembuskan ke Mendagri, Mendikbudristek, Ketua KASN, dan Kepala BKN itu. (Red)
