Jambi – Mantan Anggota DPR RI tiga periode, Usman Ermulan, mendorong Presiden Joko Widodo dan jajarannya intens terhadap rencana pembentukan provinsi baru di Kepri, yakni Provinsi Natuna Anambas.
Pertimbangan kedaulatan dan pertahanan menjadi salah satu alasan kawan lama Presiden ketiga mendiang Bj Habibie itu.
Menurut Usman, desakan ini sudah berlangsung cukup lama. Daerah tersebut terletak di daerah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok.
Tentu tingkat dan model ancamannya berbeda dengan daerah-daerah lain. Ancaman paling jamak terjadi klaim negara tetangga terhadap pulau-pulau yang ada di Natuna, dan Anambas. Bahkan di antara mereka mengambil kekayaan Laut dengan peralatan canggih yang juga dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap.
“Ketahanan wilayah NKRI perlu kita jaga dan tanggung jawab bersama setiap warga negara Indonesia dari segala kemungkinan,” kata Usman, dikutip Jumat, 8 September 2023.
Usman tahu persis tentang Natuna sejak dia masih di bangku DPR RI bahwa Natuna sebagai kawasan Ekonomi Terpadu berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1996. Artinya potensi itu mampu untuk menjadikan sebuah Provinsi baru.
Usman yang pernah menjadi Stafsus Kepala Bappenas era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mendorong disegerakannya pembentukan Kodam.
“Sesuai dengan program Kasad untuk meningkatkan status Korem setiap Provinsi menjadi Kodam dan paling pas Kabupaten Anambas dan Natuna ditingkatkan jadi Provinsi demi ketahanan wilayah perbatasan RI,” ucap Usman mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode dan juga alumni Lemhannas KRA Angkatan V/2011.
Sementara itu, Tim Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Bismar, melakukan kajian pembentukan provinsi tersebut. Hasil kajiannya bahwa dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna.
Menurutnya, jika provinsi khusus Natuna Anambas terbentuk berpotensi menghasilkan APBD yang besar. Salah satu dasarnya adalah, potensi dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar.
“Khususnya untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas,” kata Bismar saat pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, jika pembentukan provinsi Natuna Anambas semakin mendesak berdasarkan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan,” tegasnya.
Paling penting dalam pembentukan provinsi tersebut adalah aspirasi masyarakat. Ia pun meminta kepada BP3K2NA mengumpulkan aspirasi masyarakat Natuna Anambas terhadap rencana pembentukan provinsi ini.
“Kita ingin bawa itu ke pusat, jadi perhatian pusat ke Natuna dan Anambas juga semakin besar,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Natuna berharap pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas segera terwujud.
“Mari kita doakan bersama-sama semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
(Berbagai sumber)
