Jambi – Pengamat kebijakan publik Dr. Noviardi Ferzi menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan sekitar 17 kilometer pada tahun 2026 merupakan bukti hilangnya skala prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, di saat kondisi jalan provinsi di berbagai kabupaten masih banyak yang rusak dan menjadi keluhan masyarakat, pemerintah justru terlihat lebih sibuk memaksakan penambahan anggaran untuk proyek-proyek monumental seperti pembangunan stadion dan Islamic Centre. “Ini keputusan yang kurang bijak secara kebijakan publik. Di tengah keterbatasan fiskal, seharusnya pemerintah menempatkan kepentingan dasar masyarakat di posisi teratas,” ujar Noviardi.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian daerah. Jalan yang baik memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar. Sebaliknya, jika jalan dibiarkan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan nilai simbolik dari proyek-proyek besar yang sedang dikejar.
“Pemerintah seakan lebih mengejar citra dan kebanggaan visual daripada manfaat nyata bagi rakyat. Stadion dan Islamic Centre tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat pedesaan, tapi jalan yang mulus bisa langsung dirasakan manfaatnya setiap hari,” tegasnya.
Dr. Noviardi juga mengingatkan DPRD agar lebih kritis dalam menjalankan fungsi anggaran. Ia menilai DPRD harus berani mengembalikan arah pembangunan kepada prinsip efisiensi dan kebermanfaatan publik, bukan hanya mengikuti euforia proyek besar yang berisiko menjadi ‘gajah putih’.
“Rakyat menunggu jalan yang layak, bukan bangunan megah yang hanya ramai saat diresmikan. Jika arah anggaran tidak dikoreksi, maka 2026 akan menjadi tahun kehilangan prioritas pembangunan Jambi,” pungkasnya.
