Sarolangun, AP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun ditantang bertindak tegas dan berani, dalam menghadapi perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi dan mencari keuntungan di Kabupaten Sarolangun.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Hermia. S.Sos, saat dikonfirmasi Aksi Post seputar ketidakhadiran pihak Perseroan Terbatas Kresna Duta Agroindo (PT. KDA), pada undangan Pemkab Sarolangun dalam upaya menyikapi konflik lahan dengan masyarakat Desa Karang Mendapo (Karmen), Kecamatan Pauh mengatakan, pemkab dituntut untul berani menciptakan hubungan yang sinergi dengan para perusahaan yang berinvestasi di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko, seperti PT. KDA. Menurutnya pihak manajemen PT. KDA untuk segera menuntaskan persoalan sengketa lahan dengan masyarakat.
“Ya, ciptakan hubungan yang sinergi pemerintah dan investor,” Selasa (22/11) kemarin.
“Kalau tidak menunjukkan itikad baik, berarti KDA yang salah. Kita juga mau iklim investor kondusif di Sarolangun,” tambahnya.
Bahkan, Pemkab Sarolangun harus memperlihatkan taringnya sebagai tuan rumah. Karena PT. KDA membuka usaha di Sarolangun dan harus mengikuti aturan daerah Sarolangun.
“Jadi kita jalinkan hubungan yang harmonis, sehingga setiap persoalan atau konflik bisa ditelisik dan sama-sama duduk untuk menyelesaikannya,” papar Hermia.
Hermia dan juga Ketua DPC PAN Kabupaten Sarolangun mengatakan siap untuk mendampingi mayarakat.
“Ya kita siap bersama tim terpadu mendampingi masyarakat,” singkatnya.
Untuk diketahui, polemik saling klaim lahan PT. KDA dengan masyarakat Karmen sudah terjadi cukup lama. Puncaknya, pada Agustus (2016, red) tadi PT. KDA mengajak masyarakat bermitra dengan mengelola lahan perkebunan masyarakat. Namun, masyarakat seakan tertipu karena lahan tidak juga digarap oleh PT. KDA dan dibiarkan menganggur. Sementra lahan tersebut dimasukkan kedalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. KDA. Masyarakat pun kerap melakukan unjuk rasa untuk mendesak Pemkab Sarolangun berpihak kepada mereka. luk
