Kualatungkal, AP – Keikutsertaan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sepertinya harus diprioritaskan. Pasalnya, dilihat resiko kerja tenaga honorer cukup lah tinggi, terutama di saat berangkat dan pulang bertugas.
Dalam hal ini Pemkab Tanjabbar pun, sampai saat ini belum bisa memberikan jaminan perlindungan keselamatan dalam berkerja (BPJS Ketenagakerjaan, red) bagi ribuan pegawai honorernya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial, Ms. Bupati mengakui jika pegawai honorer memang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait masalah ini, bupati akan memanggil para stafnya untuk memastikan apakah tenaga kerja kontrak yang berjumlah ribuan orang itu seluruhnya bisa didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang jelas Itu semua masih akan dikaji oleh pemerintah daerah, apakah bisa dimasukkan apa tidak,” kata Safrial.
Bupati mengungkapkan, yang terbayang olehnya untuk lebih diproritaskan saat ini untuk terdaftar dalam program BPJS yakni Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), hal ini dilakukan karena gaji dari Bidan PTT cukup besar.
“Kedepanya kita juga akan berniat memasukan pegawai dari Satpol PP dan Damkar, namun itu semua tentu akan kita kaji dahulu. Maunya kita semua bisa masuk,” terangnya.
Dirinya menambahkan, terkait dengan tenaga kontrak yang ia dengar, kalau sebagian tenaga kontrak tersebut ada yang gajinya dua ratus ribu per bulan, dan belum termasuk gaji tetap.
“Karena yang ditakutkan, tenaga kontrak ini hanya seperti pegawai proyek. Kalau ada kerjaan mereka dapat uang, jika tidak ada kerjaan mereka tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mengambil langkah-langkah. Dan pada prinsipnya kalau itu adalah aturannya dari pemerintah, dan ada payung hukumnya pemkab siap melaksanakannya,” sambungnya.
Ketika disinggung apakah setiap tenaga kontrak ataupun pegawai yang lainnya dipotong gaji perbulannya, ketika sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bupati menjawab “Saya sudah katakan ke staff saya, apakah boleh mengunakan dalam anggaran APBD. Namun kita akan coba pakai Jamkesmas dulu lah,” pungkasnya. her
