Kualatungkal, AP – Penempatan 100 rumah bagi para nelayan tidak mampu yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata bisa di evaluasi ulang penempatannya oleh pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar). Bahkan dari 100 penerima satu diantaranya sudah didiskualifikasi.
“Yang kami diskualifikasi satu, yang profesinya sudah lama berhenti menjadi nelayan. Karena kami memiliki kriteria dengan tim yang berkerja. Karena perumahan nelayan itu aset daerah,” tegas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjabbar, Ir. Zabur Rustam kemarin, Rabu (04/01).
Di diskluasifikasinya seorang penghuni berdasarkan hasil evaluasi tim di lapangan yang menemukan bukti jika penghuni tersebut sudah tidak lagi pekerjaannya sebagai nelayan.
Zabur Rustam juga mengatakan, selain memberikan diskualifikasi, Pemkab juga dapat mengevaluasi penerima bantuan rumah tersebut.
“Yang jelas bukan saat ini, pasalnya dalam SK penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati, penghuni rumah nelayan hanya diberikan waktu satu tahun seperti tertuang dalam surat keputusan bupati,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, evaluasi dilakukan apabila keadaan nelayan sudah membaik dibidang ekonominya dan mampu untuk hidup diluar.
“Bila sudah mampu, kita akan ganti yang lain lagi. Dengan SK bupati juga,” ujarnya.
Dalam perekrutan 100 orang penghuni rumah, Pemkab tak mau kecolongan, verifikasi mendalam dilakukan dengan berbagai bukti. Seperti dicontohkannya, dengan meminta bukti surat keterangan dari RT, surat dari tekong atau tempat dari mereka jual ikan.
“Warga nelayan Itu semua benar yang menempati. Yang dilaporkan sudah dipanggil, sudah diklarifikasi,” paparnya.
Sedangkan, untuk tahun 2017 ini pihak pemerintah kabupaten juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kembali perumahan bagi nelayan yang tidak mampu.
“Tahun 2017 kita usulkan lagi ke kementerian. Tanahnya sudah disiapkan 2 hektar di daerah parit 5,” jelasnya. her
