Kualatungkal, AP – Kisruh kanal WKS yang meluap ke kebun warga nampaknya masih terus bergulir. Pasalnya untuk ke 3 kalinya, DPR D melakukan pertemuan dengan warga dan pihak PT WKS untuk Mencari solusi namun belum temui titik terang.
ketua Komisi dua Ambok Angka SH mengaku, jika pihak DPRD hususnya Komisi II tetap akan mempasilitasi warga dan pihak PT. WKS untuk mencari soluai.
“Untuk saat ini kita masih menunggu hasil kesepakatan hering ke 3 waktu itu,” terangnya saat dijumpai di ruang kerjanya.
Dari hasil hering tempo hari, disepakati dua poin yakni pihak WKS bersediab bermediasi terkait ganti rugi atas matinya ratusan kebunkopi dan pinang dengan warga.
“Dalam kesepakatan, PT WKS langsung bermediasi dengan warga. Jadi kita Saat ini masih menggu hasilnya,” tegasnya lagi.
Saat disinggung terkait warga yang menuntut dpr untu membentuk pansus jika masalah ini tidak menemui kata sepakat, ia dan angota lain mengaku tetap akan mendampingi.
“DPR hanya bersifat mempasilitasi jadi pembentukan pansus itu opsi terahir jika tidak lagi ditemukan kata sepakat,” tukasnya.
Di beritakan sebelumnya, Hearing pembahasan masalah kerusakan Lahan kebun warga 3 desa yang terkena imbas luapan kanal milik PT. WKS masih belum menemui titik terang.
Perwakilan warga 3 desa yang mendatangi perwakilan rakyat di gedung DPRD Tanjabbar, Selasa (07/03) lalu harus pulang dengan tangan hampa. Mereka harus rela memberikan tengat waktu tambahan kepada pihak perusahaan untuk menyepakati perjanjian ganti rugi kerusakan lahan dan tanaman warga.
Dalam Berita acara Hearing, yang ditanda tangani oleh Perwakilah HMI, Perwakilan Masyarakat, Kades 3 Desa yakni di Parit 5 Desa Muntialo, Desa Mandala Jaya dan Desa Serdang Jaya, pimpinan PT WKS, Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Asisten Ekbang dan camat Betara, hanya mengahasilkan kata Sepakat untuk melakukan musyawarah mencari solusi dampak banjir.
Atas dasar kesepakatan Warga, jika dalam pembahasan nantinya tidak juga menemui titik terang, maka pihaknya akan kembali membawa masalah ini ke DPRD bahkan pihaknya akan mendesak DPRD untuk membuat pansus. Her
