Kualatungkal, AP – Terbitnya Peraturan Pemerintah(PP) No 18 tahun 2017 dari pemerintah pusat, yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten secara langsung akan berdampak pada naiknya kantong para politikus.
Diketahui subtansi PP tersebut akan membuat para anggota legislatif bakal menerima tambahan tunjangan.
Ada beberapa poin penting dalam PP nomor 18 tahun 2017 soal keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, dimana pemerintah pusat memberi sinyal kepada semua Kabupaten/Kota untuk memberikan tambahan fasilitas atau tunjangan bagi anggota dewan.
Tunjangan itu di antaranya berbentuk tunjangan fasilitas mobil jabatan. Anggota dewan bisa menerima tunjangan ini apabila ia memilih tidak menggunakan mobil dinas, atau tak mendapat mobil dinas.
Terkait hal tersebut, DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Faizal Riza mengakui, yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten sebenarnya itu adalah keputusan pemerintah pusat, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah(PP No-18) tahun 2017 yang telah diundangkan pada 30 Mei dan ditanda tangani 2 Juni 2017.
“Salah satu dari keputusan tersebut bunyinya adalah, harus ditindak lanjuti dengan perda. Ada jangka waktu selama tiga bulan. Disejumlah daerah Perdanya sudah ada yang disahkan, jadi kita akan menindaklanjuti itu saja,” ungkapnya.
Dirinya menyebutkan dalam PP no 18 tersebut memang dicantumkan hak-hak keuangan pimpinan anggota dewan. Dia berpendapat PP tersebut sudah sangat pantas, dan sudah lama digodok pemerintah pusat.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, untuk kenaikan sendiri, tidak ada persentase ditentukan. Karena berdasarkan kategori daerah, yakni ada kategori sedang, rendah dan tinggi baru kemudian dihitung
“Kemudian setelah Perda ini disahkan, harus dikeluarkan oleh kepala daerah. Dari situ lah besarannya baru diketahui,” terangnya.
Saat ini untuk DPRD Tanjabbar baru mendapatkan asimulasi, masih tetap menunggu, karena ada aturan teknisnya terkait peraturan menteri.
“Lagu dibahas juga peraturan menterinya,” tuturnya.
Untuk kendaraan dinas yang saat ini masih berstatus pinjam pakai siap dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten berjumlah 35 unit.
“Kita lihat lah nanti, kalau memang pemerintah Kabupaten mau melelang iy asilahkan. Karena itu memang mau kita kembalikan nantinya,” tandasnya. mg
