Muarasabak, AP – Terhitung tanggal 10 Oktober kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), mulai melakukan penerimaan dokumen berkas verifikasi Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu tahun 2019. Penyerahan dokumen berkas Parpol tersebut, akan ditutup pada tanggal 16 Oktober mendatang.
Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pendaftaran parpol dan penyerahan syarat serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan akan berlangsung pada tanggal 3-16 Oktober 2017.
Setelah proses pendaftaran, KPU akan melakukan penelitian administrasi dan memverifikasi persyaratan peserta pemilu. Verifikasi yang dilakukan ialah mengecek langsung kesesuaian berkas dengan fakta di lapangan terhadap kepengurusan dan kantor sekretariat Parpol secara menyeluruh.
Ketua KPU Tanjabtim, Mustaqim, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (10/10) kemarin mengatakan, untuk verifikasi faktual keanggotaan Parpol menggunakan metode ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yakni metode sensus dan sampel acak sederhana.
Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) juga dilakukan KPU sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tahapan verifikasi parpol. Dengan sistem ini, Parpol wajib melakukan input data pemenuhan syarat pendaftaran sebagai calon peserta pemilu.
Sebelum Parpol mendaftar ke KPU harus mengisi data persyaratan ke dalam SIPOL. Maka, data yang sudah di-input ke dalam “SIPOL itu lah yang kemudian dicetak untuk dijadikan dokumen persyaratan ketika parpol mendaftar ke KPU,” sebutnya.
Untuk persyaratannya, lanjut Mustaqim, yaitu foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA), daftar nama lengkap dengan alamatnya, kemudian jumlah dukungan minimal 222 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten Tanjabtim 222.834. “Jika dipersyaratan tersebut tidak lengkap hingga 16 Oktober mendatang, maka Parpol tersebut dinyatakan gugur,” jelasanya.
Oleh sebab itu, KPU meminta kepada parpol untuk melengkapi dokumen terlebih dahulu sebelum mendaftar. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 16 Oktober 2017. “Sepanjang dokumen itu belum lengkap harus dilengkapi dulu, karena pada masa perbaikan. Itu memperbaiki dokumen yang sudah diberikan, bukan menyerahkan dokumen baru,” ungkapnya.
Ditambahkannya, setelah tanggal 16 Oktober batas pendaftaran, pihaknya akan melakukan penelitian administrasi oleh tim verifikasi KPU. Penelitian administrasi tersebut, bertujuan terkait penggandaan, seperti penggandaan identitas, alamat dan lainnya. “Kemudian tidak memenuhi syarat, seperti kedapatan ada PNS, Anggota TNI maupun Polri,” tukasnya. fni
