kualatungkal, AP – Untuk memastikan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya bagi pemilik Usaha Rumah Makan (RM) di Kabupaten Tanjabbar, Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Tanjabbar melakukan uji petik Pajak.
“Karena ada pemilik usaha yang tidak jujur, seperti contohnya pemilik RM seharusnya bayar pajak Rp 300 ribu dibayar Rp 200 ribu, untuk memastikan kita lakukan uji petik pajak,” ungkap kepala BPPRD Tanjabbar, Yon Heri, Rabu (05/03).
Dijelaskannya, untuk di wilayah Kecamatan Tungkal ilir sudah selesai, saat ini pihaknya sedang melakukan uji petik pajak di luar Kecamayan Tungkal ilir di Kabupaten Tanjabbar.
“Ditungkal ilir sdah selesai, sekarang kluar lagi. Cara kerja uji petik ini kita stanbye kan tim selama sehari sebagai kasir ke-2 selain kasir tetap RM yang sedang kita uji petik,” jelasnya.
Dilanjutkannya, setelah lakukan uji petik, pendapatan RM hari itu di teken sama-sama BPPRD dan pemilik RM sebahi laporan untuk pajak yang harus di bayarkan.
“Jadi pajak ini dikenakan kepada konsumen, jika kita makan di rumah makan kena pajak 10 persen daribharga jual,” tukasnya.
Yon Heri menuturkan, total keseluruhan rumah makan yang ada di Kabupaten Tanjabbar sekita 80an, jika termasuk kantin, gerobak seperti bakso, nasi uduk dan lainnya sebanyak 289 usaha.
“Untuk memudahkan, kita akan beri mesin cetak bon belanjaan di setiap rumah makan, nanti pada bill nya itu bisa kita lihat prndapatan wajip pajak,” paparnya.
Dia menambahkan, setelah dilakukan uji petik, RM tidak membayarkan pajak sesuai pendapatan atau melaporkan data yang salah, maka pemilik RM bisa dikenakan sanksi pidana karena sudah melanggar Undang -Undang dan Perda.
“Ini sesuai UU no 28 dan Perda Kabupaten Tanjabbar, bahwa jika melaporkan data yang salah atau tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dapat dikenakan sanksi pidana,” pungkasnya. (Her)
