Kualatungkal, AP – Keberadaan sebagian besar alat berat milik pengusaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), sampai saat ini belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengusaha selaku pemilik alat berat rata-rat tidak menunaikan kewajibannya, serta melalaikan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
Kepala Samsat Kabupaten Tanjabbar, Dahlan melalui Kasi pendataan, penyuluhan penagihan pajak daerah dan penerimaan lain- lain, Arman Yendri membenarkan akan hal ini.
Diri menyebut jika pajak alat berat ini kalau perusahaan besar yang beroperasi di Tanjabbar selalu bayar pajak semua, perusahaan itu seperti WKS dan perusahaan- perusahaan sawit lain. Namun sangat berbeda dengan pengusaha, pengusaha ini ada punya alat berat akan tetapi belum pernah bayar pajak kepada daerah.
“Ada empat pengusaha yang membandel dan sama sekali belum pernah bayar pajak,” ujarnya.
Arman mengakui jika pihaknya mengalami kesulitan untuk menghubungi para pengusaha bandel tersebut. Namun demikian, pihak (Samsat) sudah melayangkan surat peringatan untuk membayar pajak dan terus melakukan pendataan serta mengiventarisir keberadaan alat berat ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tanjabbar, karena keberadaannya tidak dilaporkkan ke Samsat.
“Perusahaan ini sudah kita surati,” ungkapnya. Arman menuturkan, dirinya sangat menyayangkan dengan tidak adanya sanksi tegas terhadap wajib pajak pemilik alat alat berat ini.
“Sanksinya itu tidak ada, kalau misalnya pajak kendaraan biasa itukan kalau dia pakai STNK kena denda. Kalau pajak alat berat ini kan tidak ada, kalau dia (Pemilik alat berat) tidak melapor, kita tidak tahu dan tidak bisa netapkan. Pengusaha ditungkal ini tertutup sifatnya,” terangnya.
Dirinya menambahkan pajak alat berat sebenarnya masuk dalam katagori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetapi sifatnya tidak seperti pajak mobil dan motor, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 06 tahun 2011.
“Pajak alat berat ini 0,2 persen dari peraturan gubernur mengenai nilai jualnya, misalnya harga jualnya 1 milliar maka pajaknya cuma dua juta,” ujarnya.
Sayangnya ketika didesak empat perusahaan itu, ia enggan menyebut dengan alasan masih berupaya persuasif agar perusahaan tersebut membayar tunggakan pajak. her
