JAKARTA – Polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK terus bergulir.
Sebanyak 518 pegawai KPK yang kini telah berstatus sebagai ASN mendesak pimpinan KPK untuk segera mengangkat 75 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK. Novel Baswedan dan kawan-kawan.
Mereka menuntut pimpinan KPK untuk dapat mematuhi hukum yang berlaku.
Salah satunya dengan menjalani rekomendasi yang sebelumnya telah dikeluarkan Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi dalam gelaran TWK KPK.
“Meminta Pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menunjukkan komitmen KPK untuk patuh dengan hukum yang berlaku. Menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitusional para pegawai sesuai rekomendasi ORI yang sejalan dengan arahan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945,” tulis pernyataan perwakilan pegawai KPK melalui rilis, Minggu (15/8).
Desakan itu dinilai cukup beralasan mengingat hasil pemeriksaan ORI yang diumumkan pada tanggal 21 Juli 2021, membuka persoalan pelik di dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Rekomendasi itu menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedural dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan TWK pada proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
“Termasuk di dalamnya indikasi pembuatan dokumen hukum bertanggal mundur yang mempunyai konsekuensi secara hukum,” ucap perwakilan pegawai KPK.
Melalui rekomendasi itu juga ORI telah menegaskan agar KPK melaksanakan tindakan korektif termasuk mengalihkan status 75 pegawai KPK sebagai ASN. Namun, perwakilan pegawai KPK menyebut hal itu tak kunjung dilaksanakan pimpinan.
“KPK malah tidak terlihat akan melaksanakan rekomendasi tersebut padahal sebagaimana kita ketahui bahwa maladministrasi merupakan ranah kewenangan ORI. Selain itu, rekomendasi ORI tersebut sejalan dengan arahan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945,” ungkap perwakilan pegawai KPK.
Atas dasar pertimbangan itulah, 518 pegawai KPK ini meminta agar pimpinan membuat KPK menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang dapat menjadi percontohan lembaga penegak hukum yang baik.
Salah satunya dengan melaksanakan seluruh tindakan korektif dari ORI untuk membuktikan pernyataan pimpinan sendiri dalam berbagai forum bahwa tidak ada niat untuk memberhentikan pegawai KPK.
“Momentum temuan ORI ini menjadi salah satu pembuktian niat pimpinan KPK yang sesungguhnya atas persoalan TWK dalam proses peralihan status kepegawaian KPK. Sehingga KPK dapat tetap mendapatkan kepercayaan publik dan tidak menimbulkan kesan buruk di mata publik,” kata mereka.
