JAKARTA – Pengamat politik, Rocky Gerung ikut mengomentari langkah Presiden Joko Widodo yang mendapuk ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rocky menyebut adanya orang yang mengarahkan ideologi menunjukan semakin dekatnya Indonesia dengan contoh negara otoriter.
“Ada berita untuk memastikan ibu Mega tetap akan menuntun ideologi kita, menjadi dewan pengarah, mengarahkan ideologi. Itu hanya ada di negara-negara otoriter, dimana ada dewan yang mengarahkan ideologi,” kata Rocky Gerung di channel Youtubenya, Kamis (14/10/2021).
Ia pun membandingkan negara-negara otoriter di masa lalu. Seperti Hitler dengan ideologi fasisnya dan Mao Zedong dengan ideologi Maoisme.
“Kayak ideologi fasisme itu hanya boleh ditafsirkan oleh hitler, Maoisme itu hanya boleh diputuskan oleh Mao Zedong. Jadi soal-soal beginian ini menimbulkan kesan bahwa indonesia ini memang sudah mengarah ke arah otoriterisme,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah memberi pembelaan kepada Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Ahmad Basarah, penunjukan Megawati menjadi salah satu orang penting di lembaga tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78/2021 tentang BRIN.
Pasal 6 Perpres 78/2021 menyebutkan, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
“Saya garis bawahi, di sini adalah ‘berpedoman pada nilai Pancasila’. Ini artinya pemerintah ingin setiap kegiatan riset dan inovasi harus berpedoman pada Pancasila,” kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).
Ia lantas menyinggung Pasal 7 ayat 2 Perpres tersebut yang berbunyi ‘Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila’.
“Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia balik mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, pihak yang mengkritik sama saja mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.
“Apa yang salah jika pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu,” tegasnya.
