Jambi – Mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode, Usman Ermulan menyebutkan, tingginya inflasi di Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan.
“Langkah-langkah harus diambil, saran dan strategi dari pimpinan daerah,” ujar Usman, Jumat (19/8).
Kata Usman, inflasi terjadi karena permintaan terhadap barang atau jasa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediannya. Juga disebabkan bertambahnya dana yang beredar.
Bila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar, maka harga barang juga menjadi lebih mahal.
“Batasan inflasi hanya 3,3 persen. Ini menjadi salah satu tanggung jawab para ekonom yang berada di Jambi bersama Bank Indonesia dan Pemda. Sekarang dimana posisi ISEI cabang Jambi. Inflasi sudah mencapai 8,5 persen lebih,” jelas Usman.
Bekas Anggota DPR RI tiga periode Komisi Keuangan dan Perbankan ini kembali mengingatkan, inflasi cukup membahayakan bagi kondisi perekonomian, Al Haris selaku Gubernur Jambi harus membuat kebijakan untuk mengatasi inflasi.
“Sebenarnya masalah ini sangat sederhana permasalahannya. Hanya cukup dengan hukum demand atau permintaan dan suplay atau penawaran. Bila permintaan tinggi tapi penawarannya kurang, maka terjadilah inflasi,” sebut Usman.
Al Haris diminta harus menjaga itu, mengawasi jangan sampai penawaran barang sedikit. Musti seimbang antara hukum penawaran dan permintaan.
“Cari dimana kendalanya kenapa kebutuhan barang terhambat atau kurang banyak masuknya ke daerah terutama bahan pangan. Al Haris harus peka terhadap lingkungannya. Jika terjadi hambatan dalam suplay barang cari masalahnya, segera cari solusinya agar kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak terhambat,” ucap Usman.
Seperti diketahui, dari 37 provinsi di Indonesia, Jambi mencatatkan inflasi yang paling tinggi, yakni mencapai 8,55 persen.
“Jambi hati-hati,” kata Presiden Joko Widodo.
Peringatan itu diberikan Jokowi di tengah inflasi nasional yang juga terus merangkak naik. Inflasi per Juli 2022 sudah menyentuh 4,94 persen secara year on year atau melampaui sasaran atas pemerintah 3 persen plus minus 1 persen.
Pada 1 Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan dua daerah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi nasional. Keduanya ialah Kota Jambi dan Kota Muara Bungo.
Gubernur Jambi Al Haris menyebut inflasi terjadi karena masalah ketersediaan barang kebutuhan dan harganya di pasaran yang sedang naik.
“Inflasi tertinggi di nasional, Bungo dan Kota Jambi, kami minta Wali Kota dan Satgas Pangan, untuk memastikan bahwa barangnya itu ada, dan pasokan lancar,” kata Al Haris.
Setelah Jambi, Sumatera Barat menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni 8,01 persen. Kemudian Bangka Belitung 7,77 persen; Riau 7,04 persen; dan Aceh 6,97 persen.
Jokowi meminta para kepala daerah melihat secara rinci penyebab inflasi yang terjadi di wilayah mereka.
“Agar bisa kita selesaikan bersama dan bisa kita turunkan lagi di bawah 5 persen, syukur di bawah 3 persen,” kata Jokowi.
